Anggota DPRD Sumsel Dapil I Minta Perlindungan UMKM dari Dampak Pajak Tinggi

Kebijakan pajak haruslah mengakomodasi mereka yang berkontribusi pada perekonomian lokal tanpa memberatkan pertumbuhan bisnis," tegas Anita.

BACA JUGA:TV Analog di Sumatera Selatan Mati, Dewan Minta Kominfo Lakukan Ini....

BACA JUGA:TV Analog di Sumatera Selatan Mati, Dewan Minta Kominfo Lakukan Ini....

Menyikapi masalah ini, Pj. Walikota Palembang, Drs. Ratu Dewa, berjanji akan melibatkan pedagang dalam kajian lebih lanjut untuk memastikan kebijakan yang diambil tidak memberatkan masyarakat.

Sementara itu, Plt Sekretaris Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Palembang menjelaskan bahwa penerapan PPN 10 persen mengkategorikan UMKM berdasarkan omsetnya,

memberikan keleluasaan bagi pelaku usaha dengan omset rendah.

BACA JUGA:Soroti Pajak Galian C Jalan Tol, Dewan Prabumulih Bakal Panggil 2 Dinas Ini...

BACA JUGA:Tunggangi Partai Gelora, Dua Alumni Dewan Sumsel Maju DPR RI

Selama masa reses, anggota Dapil I juga aktif berdialog dengan berbagai pihak di Kota Palembang, termasuk instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, untuk lebih memahami masalah dan kebutuhan masyarakat.

Ini merupakan upaya konkret mereka dalam mewujudkan representasi yang efektif bagi konstituennya.

Sumber: