Perjuangan Pemekaran Wilayah Provinsi Sumatera Utara: Dukungan Ikapada dan Antusiasme Tokoh Masyarakat

Perjuangan Pemekaran Wilayah Provinsi Sumatera Utara: Dukungan Ikapada dan Antusiasme Tokoh Masyarakat

Pemekaran Wilayah Sumatera Utara: Sejarah Panjang Pembentukan Otonomi Baru Sejak Zaman Belanda.-Palpos.id-Foto : Tangkapan Layar Youtube @jojo hutagalung

5. Provinsi Toba Raya

10 kabupaten dan kota yang menyatakan siap bergabung: Pematang Siantar, Samosir, Toba Samosir, Karo, Simalungun, Pakpak, Pakpak Barat, Dairi, Tapanuli Utara atau Tarutung, dan Humbang Hasundutan.

Potensi untuk mengambil alih objek wisata Danau Toba.

Jika usulan pemekaran wilayah ini terealisasi, Provinsi Sumatera Utara akan menyisakan 6 daerah, termasuk 3 kota (Medan, Binjai, dan Tebing Tinggi) serta 3 kabupaten (Deli Serdang, Langkat, dan Serdang Bedagai). 

Mayoritas penduduknya diperkirakan berasal dari keturunan etnis Melayu, bagian dari Kesultanan Deli, dan Kerajaan Aru alias Haru.

Pemekaran Provinsi Sumatera Utara menjadi 5 provinsi baru menjadi topik hangat dalam diskusi masyarakat. 

Harapannya, usulan ini dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Indonesia: Kekayaan Tambang Emas Tersembunyi di 7 Daerah Termasuk Sumatera Utara.

Indonesia sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah, terkenal dengan keberadaan tambang emas di Papua. 

Namun, tahukah Anda bahwa Papua bukan satu-satunya daerah di Indonesia yang menyimpan kekayaan emas?.

Dilansir dari sumber yang dapat diandalkan, Palpos.id mengungkap fakta menarik tentang 7 daerah lain di Indonesia yang juga memiliki kandungan emas yang signifikan.

1. Emas Bengkulu: Keajaiban Emas di Kabupaten Seluma, Bengkulu

Pada tahun 2016, sebuah penemuan mengejutkan muncul di Kabupaten Seluma, Bengkulu. Kabarnya, kandungan emas di daerah ini bahkan dapat menyaingi Freeport di Papua. 

Tim geologi Inggris menemukan bahwa kandungan emas di Seluma Bengkulu mencapai 1.000.000 ounces atau sekitar 280 gram.

Meski begitu, izin dari Kementerian Hukum dan Lingkungan Hidup masih menjadi prasyarat utama untuk pengelolaannya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: