Koalisi CekFakta.com Periksa 56 Hoaks dan Rilis 107 Artikel Selama Pemungutan Suara Pemilu 2024

POLITIK, PALPOS.ID - Koalisi CekFakta.com Periksa 56 Hoaks dan Rilis 107 Artikel Selama Pemungutan Suara Pemilu 2024.

Hari pencoblosan Pemilu 2024, yang berlangsung pada tanggal 14 Februari, tidak hanya menjadi momen bersejarah bagi demokrasi Indonesia, tetapi juga menjadi tantangan besar dalam memerangi hoaks dan disinformasi. 

Koalisi CekFakta.com, yang dikelola oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), berhasil menggelar patroli hoaks yang melibatkan lebih dari 100 media lokal dan nasional di seluruh Indonesia.

Sebanyak 131 media, termasuk 25 media mitra yang telah terlibat sejak pendirian gerakan kolaborasi ini setahun sebelum Pemilu 2019, turut serta dalam pemantauan besar-besaran di media sosial dan aplikasi percakapan. 

BACA JUGA:AMSI dan KPU RI Bersatu Melawan Hoaks: Nota Kesepahaman untuk Cegah Berita Bohong dalam Pemilu

BACA JUGA:AMSI Diskusi Terbuka: Antara Keterlambatan Publisher's Right dan Tantangan AI bagi Media Indonesia

Mulai dari pukul 05.00 hingga 20.00 waktu Indonesia bagian barat, mereka bersama-sama mengawasi dan memeriksa konten-konten yang berpotensi merugikan integritas pemilu.

Ika Ningtyas, Sekretaris Jenderal AJI Indonesia, sebagai koordinator periksa fakta kolaboratif pada hari pemungutan suara, menekankan pentingnya kegiatan ini untuk membantu publik dalam menyikapi proses pemilu. 

"Setiap kali hari pemungutan suara, hoaks seringkali menargetkan pemilih dan penyelenggara pemilu. Kami perlu memonitor juga jika ada disinformasi yang dapat menyebabkan konflik," katanya.

Proses cek fakta pada Pemilu 2024 dihadapkan pada tantangan yang lebih berat dibandingkan Pemilu 2019. 

BACA JUGA:Sosialisasi Bawaslu Sumsel dan AMSI: Peran Jurnalis dalam Menangkal Hoaks pada Pemilu 2024

BACA JUGA:Akhiri Seri Pelatihan Cek Fakta di Solo, AMSI Total Melatih 150 Media

Dengan dugaan kecurangan pemilu dan ketidaknetralan aparatur sipil negara, pemeriksa fakta tidak dapat hanya mengandalkan sumber-sumber dari otoritas. 

Mereka harus melakukan verifikasi lebih mendalam ke lapangan untuk memastikan informasi yang tepat dan akurat.

Sumber: