Perjuangan Menuju Realisasi Provinsi Sumatera Tenggara: Potensi dan Dukungan Mendukung Pemekaran

Perjuangan Menuju Realisasi Provinsi Sumatera Tenggara: Potensi dan Dukungan Mendukung Pemekaran

Perjuangan Menuju Realisasi Provinsi Sumatera Tenggara: Potensi dan Dukungan Mendukung Pemekaran.-Foto: Tangkapan Layar-Youtube: Anak Kampung

Optimisme Tokoh Masyarakat

Tokoh Masyarakat Tapanuli Bagian Selatan, Rusdi Lubis, yakin bahwa Provinsi Sumatera Tenggara akan segera terwujud.

Menurutnya, pemekaran ini menjadi langkah yang tepat mengingat luasnya Provinsi Sumatera Utara yang membutuhkan pengelolaan yang lebih efektif. 

Potensi sumber daya alam dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) daerah ini dianggap menjadi daya tarik utama untuk mendukung pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara.

BACA JUGA:Pemekaran Provinsi Tapanuli di Sumatera Utara dan 7 Calon Provinsi Baru Memenuhi Syarat PP 78 Tahun 2007

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Provinsi Sumatera Utara Menuju Era Baru: 5 Provinsi Baru Bakal Terbentuk

Dukungan Mantan Bupati

Mantan Bupati Tapanuli Selatan, H Syahrul M Pasaribu, turut memberikan dukungan atas pemekaran ini. 

Menurutnya, Tabagsel memiliki potensi sumber daya alam yang sangat kaya, termasuk laut, energi baru dan terbarukan, serta tambang emas. 

Syahrul Pasaribu menekankan bahwa dukungan terhadap pemekaran bukan untuk merendahkan daerah lain, melainkan karena Tabagsel memiliki potensi yang lebih kaya.

Wacana pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara semakin mendapatkan dukungan luas dari berbagai pihak. 

Potensi sumber daya alam dan dukungan dari tokoh masyarakat, mantan anggota DPR RI, hingga mantan Bupati menjadi pendorong utama. 

Meskipun moratorium DOB masih berlaku, koordinasi dan pemenuhan persyaratan menjadi langkah-langkah krusial. 

Optimisme dari berbagai pihak menunjukkan bahwa Sumatera Tenggara memiliki peluang besar untuk segera menjadi provinsi otonom baru, membuka era baru dalam pengembangan wilayah di Indonesia.

Potret Pemekaran Sumatera Utara: Proses Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias Terhambat Moratorium DOB.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: