Jelang PPDB, Kajari Prabumulih: Kalau Ada Mindset Mencari Keuntungan Disekolah Tinggalkan

Tapi jangan diskresi justru yang diutamakan yang memenuhi syarat pokok justru tersingkir jangan seperti itu," ucapnya.

Pria yang lama bertugas di KPK RI ini juga mencatat adanya sekolah yang, karena favoritisme, sulit untuk mengatur jam belajar. 

BACA JUGA:Tinjau Korban Angin Puting Beliung, Pj Wako Prabumulih: Kita Akan Perbaiki Seluruh Rumah yang Rusak

BACA JUGA:Gandeng Kejaksaan, DPRD Prabumulih Gelar Bimtek Peningkatan Kapasitas

"Sudah bingung menempati kelas itu, pagi ke sore kelasnya. ada sekolah yang tidak favorite 

terutama swasta hidup segan mati tak mau, ada idak muridnya. memang ini persaingan di dunia pendidikan tetapi kita harus saklek juga dengan aturan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Roy Riady SH MH menegaskan bahwa pihak sekolah yang masih melakukan bisnis di sekolah dan menerima titipan pada masa PPDB. 

Apabila masih ada yang nekat melakukan hal tersebut kata Roy Riady, harus siap berhadapan dengan hukum. 

BACA JUGA:Sukses kembalikan Kerugiaan Keuangan Negara Rp3,747 Miliar, Kejari Prabumulih Dapat Penghargaan dari Pj Wako

BACA JUGA:Kendalikan Inflasi dan Jaga Stabilitas Harga Pangan, Pj Wako Prabumulih dan Forkopimda Menanam Jagung Bersama

"Nanti ditangkap saber pungli, rompi saber pungli sama bajunya seperti ini (baju yang dikenakan para kepala sekolah)," tegasnya.

Sementara, Jaksa Kejari Prabumulih, Intan SH, menambahkan bahwa sektor pendidikan telah menjadi sasaran tindak pidana korupsi. 

Menurutnya, berdasarkan laporan tahunan dari tahun 2016 hingga 2021, sektor pendidikan mencatat 31 persen tindak pidana korupsi. 

Pada tahun 2023, sektor pendidikan masuk dalam 10 besar yang melakukan tindak pidana korupsi.

BACA JUGA:Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Jelang Puasa Ramadhan, Pj Wako Prabumulih Sidak Pasar

Sumber: