Kota Metro Lampung Dinyatakan Kota Lengkap oleh Menteri ATR/BPN: Era Baru Kemajuan dan Kepastian Hukum

Kejelasan hukum atas hak tanah dan hak ekonomi masyarakat akan menjadi prioritas, sementara konflik perbatasan antar tetangga dapat diminimalkan karena batas dan luas wilayah yang sudah jelas. 

Dalam konteks ekonomi, Menteri Hadi menyampaikan bahwa perekonomian Provinsi Lampung telah mencapai Rp10,5 triliun melalui program Pendaftaran Tanah Distematis Lengkap (PTSL). 

Oleh karena itu, penting untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, dan Menteri Hadi menekankan rencana Kementerian ATR/BPN untuk melakukan digitalisasi dan mengubah media sertifikat tanah menjadi bentuk elektronik. 

Langkah ini diharapkan dapat meredakan potensi keberadaan mafia tanah.

BACA JUGA:Pesona Kota Metro: Sejarah Budaya dan Destinasi Wisata yang Mengagumkan di Provinsi Lampung

BACA JUGA:Kota Metro Lampung: Potret Kota Strategis Pemegang Peranann Penting Otonomi Baru di Pulau Sumatera

Pesan Wali Kota Metro Wahdi dan Langkah Selanjutnya

Wali Kota Metro, Wahdi, menyambut gembira deklarasi tersebut dengan menyatakan bahwa kepastian hukum atas tanah masyarakat kini telah menjadi kenyataan. 

Dari 74.800 bidang tanah yang ada, 68.000 di antaranya telah memiliki sertifikat, menciptakan fondasi yang kuat untuk kemajuan Kota Metro. 

Wali Kota Wahdi juga menambahkan bahwa Pemkot Metro akan segera menyelesaikan penyusunan RDTR pada bulan November mendatang. 

Langkah ini sejalan dengan pesan Menteri Hadi untuk mencegah alih fungsi lahan, menandakan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola pertumbuhan dan perkembangan kota dengan berkelanjutan.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah: Langkah Menuju Kemajuan Kota Metro Lampung Calon Ibukota Provinsi Lampung Tengah

BACA JUGA:Lampung Timur di Provinsi Lampung: Menelusuri Keberagaman Luas Wilayah Menurut Kecamatan

Harapan Baru untuk Kemajuan dan Kesejahteraan

Deklarasi Kota Lengkap untuk Kota Metro, Lampung, memberikan harapan baru bagi kemajuan dan keberlanjutan, dengan kepastian hukum sebagai fondasi utama untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sumber: