Provinsi Jabar Raya: Menggali Sejarah Kerajaan Sunda Kelapa Menuju Otonomi Baru Jawa Barat dan DKI Jakarta

Provinsi Jabar Raya: Menggali Sejarah Kerajaan Sunda Kelapa Menuju Otonomi Baru Jawa Barat dan DKI Jakarta

Provinsi Jabar Raya: Menggali Sejarah Kerajaan Sunda Kelapa Menuju Otonomi Baru Jawa Barat dan DKI Jakarta.-Palpos.id-Dokumen Palpos.id

Meskipun belum terealisasi, langkah awal telah diambil oleh Gubernur Jawa Barat saat itu, Ridwan Kamil. 

Gubernur ini aktif mengajukan pemekaran beberapa kabupaten di Jawa Barat untuk mendukung pembentukan provinsi baru.

Delapan kabupaten yang diusulkan bergabung dengan Provinsi Jabar Raya, memperkuat ikatan historis dan ekonomi antara Jabar dan DKI Jakarta.

Pemekaran Kabupaten: Langkah Strategis Gubernur Jawa Barat

Seiring dengan wacana pembentukan Provinsi Jabar Raya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengajukan pemekaran beberapa kabupaten di Jawa Barat. 

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Langkah Strategis Menuju Era Baru dengan Tiga Provinsi Otonomi Baru

BACA JUGA:Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Pusat Sorotan: 5 Kecamatan dengan Luas Wilayah Melampaui Kota Bandung dan Bekasi

Langkah ini diambil untuk memperkuat basis sejarah Kerajaan Sunda Kelapa dan mempersiapkan struktur administratif yang mendukung pembentukan provinsi baru. 

Wilayah yang mencakup pemekaran ini adalah Sukabumi Utara, Garut Selatan, Garut Utara, Tasikmalaya Selatan, Cianjur Selatan, Indramayu Barat, Bogor Barat, dan Bogor Timur.

Tantangan dan Rintangan: Menuju Pembentukan Provinsi Jabar Raya

Meskipun ide pembentukan Provinsi Jabar Raya mengemuka, prosesnya tidak berjalan mulus. 

Persetujuan pemerintah pusat menjadi kunci, yang menghadirkan sejumlah tantangan dan rintangan. 

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Menuju Era Baru dengan Tiga Provinsi Baru dan Otonomi Baru Optimal

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kabupaten Sukabumi: Menuju Era Baru dengan Dua Daerah Otonomi Baru di Jawa Barat

Selain memerlukan kesepakatan politik, diperlukan perencanaan matang untuk menangani aspek administratif, ekonomi, dan sosial yang terlibat dalam pemekaran wilayah ini. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: