Pemekaran Wilayah Provinsi Maluku: Tokoh Masyarakat Dukung Otonomi Baru Provinsi Maluku Tenggara Raya

Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, posisi geografis yang strategis, dan dukungan kuat dari berbagai pihak, pemekaran ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan, dan menjaga keamanan nasional. 

Tantangan yang ada harus dihadapi dengan kerja sama dan komitmen dari semua pihak agar Provinsi Maluku Tenggara Raya dapat segera terwujud.

Dengan dukungan yang kuat dan komitmen bersama, diharapkan Provinsi Maluku Tenggara Raya dapat segera terwujud, membawa perubahan positif dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di wilayah tersebut.

Pemekaran Wilayah Provinsi Maluku: Menuju Otonomi Baru Maluku Tenggara Raya dan 13 Kabupaten Baru.

Latar Belakang dan Tujuan Pemekaran

Provinsi Maluku, dengan luas wilayah 712.479 kilometer persegi dan populasi sekitar 1,83 juta jiwa menurut data BPS 2018, tengah menghadapi wacana pemekaran yang signifikan. 

Pemerintah Provinsi Maluku menggulirkan rencana pembentukan Provinsi Maluku Tenggara Raya serta penambahan 13 kabupaten dan kota otonom baru. 

Meskipun moratorium Daerah Otonom Baru (DOB) masih berlaku, berbagai pihak di Maluku mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan efisiensi pelayanan birokrasi melalui pemekaran wilayah.

Tujuan Pembentukan Provinsi Maluku Tenggara Raya

Pemekaran wilayah bertujuan untuk:

Percepatan Pembangunan: Dengan terbentuknya provinsi baru, diharapkan pembangunan infrastruktur dan ekonomi di wilayah Maluku Tenggara dapat dipercepat.

Peningkatan Efisiensi Pelayanan Birokrasi: Pemekaran diharapkan dapat mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi.

Dukungan dari Pihak Terkait

Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Kadubun, telah menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Provinsi Maluku Tenggara Raya. 

Harapan besar tertuju pada agar proses pemekaran tidak dipersulit dan mendapatkan dukungan dari semua pihak, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Sumber: