Wujudkan Birokrasi Berdampak, Kanwil Kemenkumham Sumsel ikuti Monev RKT-RB.

INFORIAL, PALPOS.ID-Plh Kakanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumsel, beserta jajaran, turut serta dalam pembukaan secara virtual kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan Reformasi Birokrasi Rencana Kerja Tahunan (RKT-RB) Triwulan II Tahun 2024.

Acara ini diselenggarakan di Hotel OP Semarang pada hari Senin, 3 Mei 2024.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan optimalisasi dalam perencanaan RKT RB, Staf Ahli Menkumham Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI, Asep Kurnia, membuka acara tersebut.

BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel Ambil Peran dalam Rakernis Ditjen Kekayaan Intelektual

BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel Kirim 12 Lurah/Kades Terbaik pada Paralegal Justice Award 2024

Asep Kurnia menekankan bahwa kegiatan Monev ini bertujuan untuk memastikan tercapainya tujuan Reformasi Birokrasi dengan baik.

"Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis adalah faktor krusial dalam meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi di Kementerian," ujar Asep Kurnia dalam sambutannya.

Dia juga menyoroti arahan Presiden RI yang menekankan bahwa Reformasi Birokrasi harus lincah, cepat, dan memberikan dampak yang nyata.

BACA JUGA: Semangat Persatuan, Jajaran Kemenkumham Sumsel Upacara Peringati Hari Lahir Pancasila

BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel Dorong Songket Palembang sebagai Indikasi Geografis

Reformasi Birokrasi yang berdampak sesuai dengan resolusi Kementerian Hukum dan HAM, yakni Kemenkumham PASTI berakhlak, yang bertujuan mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak.

Pentingnya sinergi antar setiap satuan untuk kepentingan Kemenkumham diakui sebagai kunci kesuksesan dalam mewujudkan visi ini.

Plh Kakanwil Kemenkumham Sumsel sekaligus Ketua Pembangunan Zona Integritas, Rahmi Widhiyanti, juga memberikan arahannya dalam acara tersebut.

BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel Berikan Pembinaan Pemanfaatan BMN dan Penggunaan Rumah Negara Kepada Satuan Kerja

BACA JUGA: Kembali Raih Digital Government Award. Kemenkumham jadi Kementerian Terbaik dalam Penerapan SPBE

Rahmi Widhiyanti mengajak seluruh jajaran untuk terus memonitor data dukung yang sedang diverifikasi oleh tim Inspektorat Jenderal selaku TIM Penilai Internal (TPI).

"Dalam pemenuhan data dukung, kita targetkan dapat mencapai seratus persen pemenuhan untuk B06," ungkap Rahmi Widhiyanti.

Meskipun demikian, kendala yang dihadapi bukanlah pada pemenuhan data, melainkan pada pendokumentasian yang membutuhkan perhatian lebih.

Sumber: