Program Makan Bergizi Gratis Menjadi Fokus Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming

BACA JUGA:Prabowo-Gibran Unggul Hasil Quick Count dan TPS di Sumsel, TKD Tunggu Hasil Resmi KPU

Banggar yakin bahwa pemerintahan Prabowo Subianto akan memperhatikan fiskal dalam negeri. 

Di sisi lain, Said menyatakan bahwa nominal anggaran tersebut sesuai dengan harapan Banggar yang tidak menyentuh nilai ratusan triliun rupiah. 

"Isu yang berkembang semakin dahsyat seakan-akan di 2025 itu langsung Rp 430 triliun, itu menurut hemat saya, saya yakin bapak Prabowo pun akan menghitung secara cermat tentang fiskal kita," kata Said.

Analisis Ekonomi dan Sosial

Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya mendapatkan dukungan dari para ekonom, tetapi juga dari masyarakat luas yang melihat program ini sebagai langkah konkret untuk mengatasi masalah gizi buruk dan kelaparan di Indonesia. 

Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi secara gratis kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak sekolah, kelompok rentan, dan masyarakat miskin.

Soedradjad menekankan bahwa program ini dapat segera dilaksanakan dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. 

"Kita harus melihat dari sisi manfaat langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Program ini akan membantu meningkatkan kesehatan dan produktivitas masyarakat," katanya.

Program ini juga sejalan dengan visi Prabowo Subianto untuk menciptakan Indonesia yang kuat dan mandiri dengan memastikan setiap warganya mendapatkan akses terhadap makanan bergizi. 

Dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun, program ini diharapkan dapat menjangkau jutaan warga Indonesia.

Tantangan dan Peluang

Namun, implementasi program ini bukan tanpa tantangan. Pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran yang besar tersebut dikelola dengan baik dan tepat sasaran. 

Pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.

Selain itu, pemerintah juga harus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan organisasi non-pemerintah, untuk memastikan keberlanjutan program ini. 

Sumber: