Pemekaran Wilayah Kalimantan Barat: Potret Kemiskinan di Lima Kabupaten Termiskin Termasuk Ketapang

Kerjasama Antar Pemerintah dan Swasta: Meningkatkan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah.

Jadi, Provinsi Kalimantan Barat, dengan segala potensinya, masih menghadapi tantangan besar dalam mengentaskan kemiskinan.

Kabupaten Melawi, Landak, Ketapang, Kayong Utara, dan Kapuas Hulu menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pemekaran wilayah dapat menjadi salah satu solusi, namun harus diikuti dengan perencanaan yang baik dan komitmen kuat dari semua pihak. 

Dengan strategi yang tepat, diharapkan Kalimantan Barat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan mencapai pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan.

Pemekaran Wilayah Kalimantan Barat: Profil Lima Kabupaten Masuk Daerah Otonomi Baru Provinsi Ketapang.

Pemekaran wilayah di Indonesia terus menjadi isu penting seiring dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 

Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) kini menjadi salah satu daerah yang diusulkan untuk mengalami pemekaran wilayah dengan membentuk dua provinsi baru, yakni Provinsi Kapuas Raya dan Provinsi Ketapang atau Provinsi Tanjungpura. 

Meskipun moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) belum dicabut oleh Pemerintah Pusat, usulan ini terus berkembang dengan alasan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah tersebut.

Berikut adalah profil lima daerah calon DOB di Provinsi Ketapang, hasil pemekaran dari Provinsi Kalimantan Barat:

1. Kota Ketapang

Sejarah dan Latar Belakang

Kota Ketapang merupakan hasil pergantian nama dari Kabupaten Ketapang setelah pemekaran daerah. 

Kabupaten Ketapang saat ini memiliki luas wilayah 31.240 kilometer persegi yang terdiri dari 20 kecamatan dan 262 desa.

Menurut sensus penduduk BPS tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Ketapang mencapai 579.927 jiwa.

Sumber: