Megawati Kritisi Kebijakan Presiden Jokowi Bagi-bagi Izin Usaha Tambang ke Ormas Keagamaan

BACA JUGA:Korupsi Tambang Batubara di Lahat Rugikan Negara Rp555 Miliar: Tiga Direksi PT ABS dan Tiga ASN Jadi Tersangka

BACA JUGA:Dugaan Korupsi Tambang Batubara di Lahat Rugikan Negara Rp555 Miliar: Kejati Sumsel Tetapkan Enam Tersangka

Menghadapi Tantangan Pangan dan Energi

Kritik Megawati terhadap kebijakan tambang Presiden Jokowi mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas tentang masa depan ketahanan pangan dan keberlanjutan energi di Indonesia. 

Dengan perubahan iklim yang tidak menentu dan ketegangan geopolitik yang meningkat, Indonesia harus mengadopsi strategi yang lebih holistik dan berkelanjutan untuk memastikan kedaulatan pangan dan energi.

Megawati mengingatkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor pertanian yang harus dioptimalkan. 

"Kita harus kembali ke pertanian, ke pangan lokal. Jangan sampai kita jadi tergantung pada impor," tegasnya. 

BACA JUGA:Seluma Provinsi Bengkulu Berpotensi Jadi Wilayah Tambang Emas: Manfaat dan Tantangan bagi Masyarakat

BACA JUGA:Kekayaan Tambang Emas Tersembunyi di 7 Daerah Termasuk Sumatera Utara: Eksplorasi Kekayaan Alam Indonesia

Ia mendorong pemerintah untuk mengembangkan program-program yang mendukung petani lokal dan diversifikasi pangan.

Selain itu, Megawati juga menyoroti pentingnya pendidikan dan inovasi dalam menciptakan solusi untuk masalah pangan dan energi. 

"Generasi muda harus diberi pendidikan yang baik tentang pertanian dan teknologi pangan. Kita butuh inovasi untuk menghadapi tantangan ini," tambahnya.

Respons Pemerintah dan Ormas Keagamaan

Menanggapi kritik Megawati, sejumlah pihak dalam pemerintahan dan ormas keagamaan memberikan respons yang bervariasi.

Pihak pemerintah mempertahankan kebijakan tersebut dengan alasan bahwa pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan bisa membantu pemberdayaan ekonomi di kalangan masyarakat. 

Sumber: