PKB Percepat Muktamar, PBNU Siap Rebut Kepemimpinan dari Cak Imin: Dinamika Internal dan Eksternal

Konflik dengan PBNU: Rebutan Kepemimpinan

Perseteruan antara PKB dan PBNU menjadi sorotan publik setelah Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menyatakan secara terbuka bahwa PBNU sedang berusaha merebut kembali PKB dari pimpinan saat ini, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin. 

Langkah ini dilakukan melalui pembentukan Tim Lima, yang ditugaskan untuk mengembalikan kendali PKB ke tangan tokoh-tokoh yang dianggap lebih dekat dengan PBNU.

Lebih lanjut, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Faisal Saimima, mengklaim telah berkomunikasi dengan sejumlah anggota Dewan Syuro PKB. 

BACA JUGA: Penuhi Hak Pendidikan, Kemenkumham Sumsel Resmikan PKBM di Rutan Prabumulih

BACA JUGA:PKB Tidak Akan Majukan Kadernya di Pilgub Sumsel

Para anggota ini, yang sebagian besar berasal dari DPC PKB di Jawa, disebutkan datang mengeluhkan kepemimpinan Cak Imin.

Mereka menganggap bahwa kepemimpinan saat ini tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai dan aspirasi yang seharusnya diemban oleh PKB.

Pertemuan Cak Imin dan Prabowo: Sinergi atau Strategi?

Percepatan muktamar ini juga datang sehari setelah pertemuan antara Cak Imin dan Prabowo di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Kamis 08 Agustus 2023. 

Pertemuan ini menimbulkan spekulasi tentang hubungan PKB dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM), terutama setelah munculnya klaim bahwa PKB telah sepakat bergabung dengan koalisi yang diusung oleh Partai Gerindra tersebut.

BACA JUGA:Pilgub Sumsel 2024: Arus Bawah PKB Inginkan Partai Usung Herman Deru-Cik Ujang (HDCU)

BACA JUGA:Realisasi Penerimaan PKB dan BBN-KB Samsat Prabumulih Capai Rp 34 Miliar

Jazilul Fawaid, Wakil Ketua Umum PKB, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengungkapkan bahwa pertemuan antara Cak Imin dan Prabowo berlangsung akrab dan penuh kekeluargaan. 

Menurut Jazilul, pertemuan ini tidak hanya membahas Pilkada DKI Jakarta 2024, tetapi juga berbagai tantangan yang akan dihadapi Indonesia ke depan, termasuk isu ketahanan pangan, energi, dan reformasi birokrasi.

Sumber: