Airlangga Hartarto Mundur dari Ketua Umum Golkar: Pro dan Kontra Wacana Bahlil Pimpin Partai Beringin

Namun, ia menekankan bahwa partainya harus fokus menghadapi Pilkada 2024 dan tidak boleh terganggu oleh isu kepemimpinan.

Di sisi lain, dukungan terhadap Bahlil juga datang dari Ketua Dewan Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar, Idrus Marham, yang menyebutkan bahwa aspirasi dari bawah, baik dari DPD Tingkat 1 maupun Tingkat 2, hampir sepakat mendukung Bahlil menjadi ketua umum.

BACA JUGA:Airlangga Hartarto Mundur dari Ketum Golkar: Pertanda Kekuatan Besar Bermain di Balik Layar?

BACA JUGA:Airlangga Hartarto Mundur dari Ketum Golkar: Ahmad Doli Kurnia Tegaskan Bukan Terseret Kasus Korupsi

Namun, tidak semua pihak setuju dengan wacana tersebut. 

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono, menegaskan bahwa calon ketua umum harus berasal dari kalangan pengurus partai, baik di tingkat pusat maupun daerah. 

Agung menyatakan, Bahlil tidak memenuhi syarat ini karena tidak pernah menjabat sebagai pengurus di Partai Golkar.

Agung Laksono tidak sendirian dalam pandangannya. Jusuf Kalla, mantan Ketua Umum Partai Golkar dan tokoh senior partai, juga menyuarakan keprihatinan yang sama. 

JK menegaskan bahwa calon ketua umum harus memiliki pengalaman sebagai pengurus partai setidaknya lima tahun di tingkat pusat dan satu tahun di tingkat daerah atau provinsi. 

JK juga menolak wacana mempercepat musyawarah nasional (Munas) untuk memilih ketua umum baru sebelum Desember 2024.

Munas Golkar dan Masa Depan Partai Beringin

Dengan berbagai pandangan yang muncul, masa depan Partai Golkar di bawah kepemimpinan baru masih menjadi tanda tanya besar. 

Munas Golkar yang direncanakan pada Desember 2024 akan menjadi momen krusial bagi partai ini untuk menentukan arah kepemimpinan selanjutnya. 

Apakah Bahlil Lahadalia akan berhasil menggeser tokoh-tokoh senior dan menjadi ketua umum, ataukah Golkar akan memilih sosok lain yang lebih sesuai dengan tradisi dan aturan partai?

Di tengah dinamika politik yang terus berkembang, Golkar harus memastikan bahwa transisi kepemimpinan ini tidak mengganggu persiapan mereka dalam menghadapi Pilkada 2024 dan Pemilu 2024. 

Sumber: