Mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Dapat Tugas Khusus di Luar Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran
![Mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Dapat Tugas Khusus di Luar Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran](https://palpos.disway.id/upload/94bd27afebaf11e1f57d5c524e18bfc0.jpg)
Mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Dapat Tugas Khusus di Luar Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran.-Palpos.id-Humas Gerindra Sumsel
"Sudah mulai ada titik terang. Insya Allah calon gubernur usulan KIM adalah Ridwan Kamil, dan calon wakil gubernur yang diminta untuk mendampinginya dari PKS," kata Kholid.
BACA JUGA:Penjabat Gubernur Lampung Dukung Eksplorasi Pertamina EP
BACA JUGA:Raih 21 Medali, Atlet Tinju Prabumulih Raih Juara Umum Piala Gubernur Lampung Cup
Kholid menjelaskan bahwa komunikasi antara pimpinan PKS dan KIM berjalan lancar dan telah mencapai kesepahaman.
Jika tidak ada hambatan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini akan diumumkan dalam waktu dekat.
Dengan keputusan ini, PKS dipastikan batal mengusung Anies Baswedan yang sebelumnya dideklarasikan sebagai calon presiden mereka.
Meskipun demikian, PKS masih menutup rapat nama kader yang akan mendampingi Ridwan Kamil dalam Pilkada Jakarta 2024.
BACA JUGA:Viral, Gubernur Lampung Tanya Nama Daerah dengan Warga Saat Ditanya Presiden Jokowi
Dinamika Internal dan Tantangan Pemerintahan Prabowo-Gibran
Dalam konteks politik yang semakin dinamis ini, Prabowo-Gibran harus menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di dalam koalisi mereka.
Koalisi gemuk yang terbentuk dengan tambahan partai-partai baru menuntut kemampuan manajemen politik yang tinggi, terutama dalam menjaga kestabilan internal dan memastikan bahwa semua pihak merasa mendapatkan bagian yang adil.
Agung Baskoro menekankan bahwa pembagian jatah menteri dan distribusi kekuasaan lainnya harus dilakukan dengan hati-hati. Jika tidak, dinamika internal yang terjadi bisa mengganggu stabilitas pemerintahan.
"Mungkin ada jatah menteri yang dikurangi di sisi KIM yang original. Kemudian, distribusi-distribusi ekonomi dan distribusi lainnya yang sedikit banyak akan berkurang. Ketika diproporsikan, apakah pas takarannya atau tidak, itu bisa mengundang dinamika di dalam internal KIM Plus itu sendiri," ujar Agung.
Agung juga menyebut bahwa pembagian jatah kekuasaan ini bisa jadi terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di berbagai daerah strategis seperti Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Jawa Timur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: