Daerah Otonomi Baru Provinsi Sulawesi Timur: Enam Kabupaten Siap Pisah dari Sulawesi Tengah

4. Penetapan Provinsi Baru

Setelah masa persiapan dan evaluasi yang komprehensif, jika daerah dinilai telah memenuhi semua persyaratan dan siap secara mandiri, maka pemerintah akan mengesahkan pembentukan provinsi baru melalui undang-undang yang disahkan oleh DPR.

Pengangkatan Pejabat Pemerintah: Setelah penetapan, akan dilakukan pengangkatan gubernur dan pejabat pemerintahan lainnya, baik secara definitif maupun sementara hingga dilaksanakannya pemilihan kepala daerah.

Pengalihan Kewenangan dan Aset: Proses pengalihan kewenangan, aset, dan sumber daya dari provinsi induk ke provinsi baru akan dilakukan secara bertahap dan terstruktur.

5. Implementasi dan Konsolidasi

Setelah resmi berdiri, provinsi baru akan memasuki fase implementasi dan konsolidasi, yang meliputi:

Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan: Mendirikan kantor-kantor pemerintahan dan fasilitas pendukung lainnya.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah: Menyusun rencana strategis pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal.

Pengembangan Sumber Daya Manusia: Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah Lain: Membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah pusat dan provinsi-provinsi lain untuk mendukung berbagai program pembangunan dan integrasi nasional.

Tantangan dan Hambatan dalam Pemekaran

Meskipun pemekaran wilayah diharapkan membawa berbagai manfaat, proses ini juga menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan yang perlu diantisipasi dan diatasi secara efektif.

1. Kesiapan Sumber Daya Manusia

Kualitas Aparatur Pemerintah: Ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia dalam menjalankan roda pemerintahan menjadi faktor krusial. Tantangan yang mungkin dihadapi antara lain:

Keterbatasan Tenaga Profesional: Kurangnya tenaga ahli dan profesional di bidang pemerintahan, ekonomi, dan sosial yang diperlukan untuk mengelola provinsi baru secara efektif.

Sumber: