Pembentukan Dua Provinsi Baru di Sulawesi Selatan: Wacana Pemekaran yang Terus Menggeliat

Salah satu kendala terbesar adalah moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) yang masih diberlakukan oleh pemerintah pusat.

Moratorium ini diterapkan untuk menghentikan sementara usulan pemekaran wilayah, dengan alasan perlunya kajian lebih mendalam terkait kesiapan daerah dan dampak pemekaran.

Selain moratorium, ada pula tantangan lain seperti persiapan infrastruktur dan administratif di wilayah-wilayah yang akan dimekarkan. 

Pemerintah daerah harus memastikan kesiapan mereka dalam membangun infrastruktur dasar seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan sekolah, yang akan menjadi penopang utama bagi provinsi baru.

Dari sisi administratif, pemekaran juga membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal. 

Regulasi terkait pembentukan provinsi baru harus dipatuhi, termasuk syarat-syarat seperti jumlah minimal kabupaten/kota yang harus dipenuhi oleh calon provinsi baru.

Potensi Ekonomi dan Pariwisata di Dua Provinsi Baru

Jika pemekaran Provinsi Luwu Raya dan Bugis Timur berhasil diwujudkan, potensi ekonomi kedua wilayah tersebut sangat besar. 

Luwu Raya, dengan kekayaan sumber daya alamnya, dapat mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan. 

Daerah ini juga memiliki potensi pariwisata yang besar, terutama wisata alam seperti air terjun, pantai, dan gunung.

Sementara itu, Provinsi Bugis Timur, dengan Kabupaten Bone sebagai pusatnya, memiliki potensi besar di sektor pertanian dan peternakan. 

Bone, yang dikenal sebagai salah satu penghasil sapi terbesar di Indonesia, bisa menjadi pusat pengembangan industri peternakan nasional. 

Selain itu, Kabupaten Bone juga memiliki warisan sejarah dan budaya Bugis yang sangat kaya, yang bisa dikembangkan sebagai destinasi wisata budaya dan sejarah.

Dukungan dan Harapan Masyarakat

Wacana pembentukan dua provinsi baru di Sulawesi Selatan mendapat dukungan yang luas dari berbagai elemen masyarakat.

Sumber: