Wah! Nama Mulyono Menjadi Sorotan Media Asing: Menggema di Seluruh Dunia, Termasuk di Tiongkok

Protes terhadap gaya hidup mewah keluarga presiden dan kebijakan politik yang kontroversial telah memicu reaksi publik yang kuat. 

Salah satu isu yang paling disoroti adalah perubahan undang-undang pemilu, yang dianggap sebagai ancaman terhadap demokrasi di Indonesia.

BACA JUGA:Presiden Jokowi Paparkan RAPBN 2025: Fokus Belanja Berkualitas dan Sinergi Pusat-Daerah Rp3.613 Triliun

BACA JUGA:Kritik Tajam Puan Maharani terhadap Pemilu 2024 dan Permintaan Maaf Terakhir Presiden Jokowi

Bulan lalu, protes nasional pecah di berbagai daerah menentang perubahan undang-undang tersebut. 

Banyak yang beranggapan bahwa ini adalah upaya Jokowi untuk memperkuat pengaruh politik keluarganya sebelum ia meninggalkan jabatannya. 

Isu ini semakin menguat setelah putra bungsunya, Kaesang Pangarep, dikabarkan akan mencalonkan diri sebagai gubernur provinsi. 

Protes semakin memuncak ketika keputusan ini diambil hanya beberapa minggu sebelum Jokowi resmi lengser dari jabatan presiden.

Perubahan undang-undang pemilu juga dinilai sebagai langkah strategis untuk memengaruhi pemilihan gubernur Jakarta, yang memiliki pengaruh besar di kancah politik nasional. 

Selain itu, tuduhan serupa telah dilayangkan terhadap Jokowi pada tahun lalu, ketika perubahan konstitusi secara mendadak memungkinkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden dalam pemilu 2024, mendampingi calon presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Proyek Infrastruktur Jokowi: Antara Pembangunan dan Kemunduran Demokrasi

Di tengah kontroversi politik ini, Jokowi tetap menyoroti keberhasilannya di bidang ekonomi dan pembangunan infrastruktur.

Dalam pidato kenegaraannya pada Agustus lalu, Jokowi dengan bangga memaparkan pencapaian pemerintahannya, termasuk pembangunan jalan tol sepanjang 2.700 km, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta pembangunan kanal irigasi seluas 1,1 juta hektar. 

Meski tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 5 persen, di bawah target 7 persen yang ditetapkannya, Jokowi tetap mempertahankan bahwa pertumbuhan ini stabil di tengah tantangan global.

Namun, terlepas dari keberhasilan tersebut, beberapa analis menilai bahwa masa jabatan Jokowi juga ditandai dengan kemunduran demokrasi yang signifikan. 

Sumber: