Pj Gubernur Elen Setiadi Gencarkan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Sumsel

"Kami sadar pusat rehabilitasi di sini masih terbatas dan membutuhkan dukungan BNN RI," tambahnya.

Dengan dukungan tersebut, diharapkan upaya pencegahan dan penindakan narkoba dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.

epala BNN RI, Marthinus Hukom, dalam kesempatan yang sama, mengungkapkan keprihatinannya terhadap fenomena darurat narkoba yang kini melanda berbagai kalangan, terutama remaja.

BACA JUGA:Wabup Ardani Pimpin Upacara Memperingati Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 di Ogan Ilir

BACA JUGA: Inflasi Sumsel Juli 2024 Tercatat 1,87%: Pj Gubernur Elen Setiadi Ungkap Kondisi Ekonomi Terkini

Ia menyebutkan bahwa berdasarkan data internasional, jutaan orang, terutama anak muda, terpapar ancaman narkoba.

"Dua dampak yang perlu mendapatkan perhatian adalah rusaknya moral generasi bangsa dan pemborosan uang, terutama saat negara tengah berusaha menyelamatkan warganya dari kemiskinan," jelas Marthinus.

Marthinus juga mengingatkan bahwa peredaran narkoba tidak hanya menjadi masalah individu, tetapi juga mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Ia menegaskan bahwa remaja menjadi target utama, karena banyak dari mereka yang terpengaruh oleh ajakan teman seusia.

"Jika kita tidak menekan pasarnya, maka angka penyalahgunaan narkoba akan terus meningkat," ujarnya.

BACA JUGA: Pj Gubernur Elen Setiadi  Paparkan Program Unggulan  Di Hadapan Komisi VIII DPR RI Saat Reses di Palembang

BACA JUGA:PJ Gubernur Sumsel, Resmi Melepas Jemaah Calon Haji Pertama

Dalam penjelasannya, Marthinus menyatakan bahwa wilayah Sumsel memiliki posisi strategis sebagai jalur lintas dari Aceh menuju Lampung dan Jawa.

Negara-negara produsen narkoba seperti Myanmar memanfaatkan letak geografis Sumsel sebagai pintu masuk, menjadikannya fokus utama dalam penanggulangan narkoba di Indonesia.

"Makanya, Sumsel menjadi salah satu konsen kami dari sisi letak geografis," tambahnya.

Acara jamuan makan malam tersebut dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Hubungan Kerjasama, dan Deputi Pemberantasan dari BNN RI.

Sumber: