Diduga Tidak Netral di Pilkada OKI: Relawan Kawan Muchendi Laporkan Oknum Kades Pulau Gemantung ke Bawaslu

Selain melaporkan masalah ini kepada Bawaslu OKI, Feri juga menyatakan bahwa pihaknya akan mengajukan surat resmi ke Inspektorat Kabupaten OKI. 

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa ada tindakan administratif terhadap oknum pejabat yang diduga tidak netral dalam Pilkada.

BACA JUGA:Pilkada OKI 2024: Muchendi Sambangi Pangkalan Lampam, Alvian Tegaskan Jangan Ada Dusta Diantara Kita

BACA JUGA:Pilkada OKI 2024: Koalisi Parpol Pendukung Muchendi-Supriyanto Selaras dengan Koalisi Prabowo-Gibran

Netralitas pejabat publik, khususnya kepala desa, menjadi isu krusial dalam setiap pelaksanaan pemilu. 

Tindakan memihak oleh pejabat desa tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi, tetapi juga dapat mengganggu jalannya pemilihan yang adil.

Harapan Relawan Kawan Muchendi

Relawan KM berharap bahwa dengan adanya laporan ini, Bawaslu OKI dapat segera melakukan investigasi dan mengambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

"Kami ingin memastikan bahwa Pilkada di Kabupaten OKI berjalan dengan baik dan netral, tanpa adanya intervensi dari pejabat publik yang seharusnya netral," kata Agus menambahkan.

BACA JUGA:Pilkada OKI 2024: Muchendi Sambangi Desa Sukamulya, Serap Aspirasi Petani dan Janjikan Perubahan

BACA JUGA:Pilkada OKI 2024: Paslon Nomor Urut 02 Muchendi-Supriyanto Kompak Hadiri Pernikahan Warga Lempuing

Proses penyelidikan dan tindak lanjut dari Bawaslu OKI akan menjadi perhatian utama, tidak hanya bagi para pendukung Muchendi Mahzareki-Supriyanto, tetapi juga seluruh masyarakat Kabupaten OKI yang berharap proses Pilkada berjalan dengan jujur dan adil.

Jadi, kasus dugaan ketidaknetralan pejabat publik ini menambah daftar pelanggaran pemilu yang perlu ditindak tegas. 

Dalam setiap pemilu, menjaga integritas dan netralitas pejabat publik sangat penting untuk menciptakan proses demokrasi yang adil dan kredibel. 

Masyarakat Kabupaten OKI kini menanti langkah tegas dari Bawaslu dan Inspektorat terkait kasus ini.

 

Sumber: