Politisi Demokrat Minta KPK Usut Dugaan Korupsi Auditor BPK Terkait Opini WTP

BACA JUGA:Tes Profile Assessment Capim KPK: Mantan Kasatreskrim Polrestabes Palembang Melaju ke-20 Besar

Permintaan ini disampaikan dengan harapan agar kementerian dapat mematuhi, tetapi Hermanto mengungkapkan bahwa Kementan akhirnya menolak permintaan tersebut.

“Ada permintaan untuk menyampaikan kepada pimpinan Kementan bahwa nilainya kalau tidak salah sekitar Rp 12 miliar untuk memperoleh opini WTP,” papar Hermanto.

Hermanto lebih lanjut mengonfirmasi bahwa permintaan ini langsung disampaikan oleh Victor. “Iya, (diminta) Rp 12 miliar oleh Pak Victor tadi,” katanya di hadapan jaksa.

Reaksi dan Harapan Publik terhadap Tindakan KPK

Kasus ini menyulut perhatian publik akan pentingnya peran BPK sebagai pengawas keuangan negara yang bersih dari intervensi dan kepentingan pribadi. 

BACA JUGA:KPK Ungkap Ratusan Bakal Calon Kepala Daerah Belum Melengkapi Berkas LHKPN

BACA JUGA:KPK Telusuri Penggunaan Jet Pribadi Kaesang dan Bobby Nasution: Mengurai Kontroversi dan Klarifikasi

BPK, yang diharapkan dapat memberikan penilaian objektif dan akurat atas pengelolaan keuangan negara, kini dirundung kecurigaan dari berbagai kalangan. 

Hal ini pun memunculkan desakan agar KPK segera bertindak dan menuntaskan investigasi demi menjaga integritas BPK serta menegakkan hukum di Indonesia.

Masyarakat mengharapkan agar langkah cepat dari KPK dan BPK dapat mengungkap praktik-praktik korupsi dalam pengawasan keuangan negara serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan di masa depan. 

Kasus ini diharapkan menjadi momentum bagi BPK untuk memperkuat integritas serta pengawasan internalnya sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih profesional dan akuntabel di masa depan.

Sumber: