Gelar Rapat Korsupgah KPK, PJ Wako Prabumulih: Korsupgah Membantu Kita Untuk Tahu dan Mengukur Diri

"Setiap tahun kita selalu ada laporan terkait masalah perizinan, pendapatan, aset, dan seluruhnya itu semua tertuang dalam laporan kita dan ada nilainya," ungkap Elman ketika diwawancarai usai rapat korsupgah KPK.

Dengan adanya rapat ini, diharapkan dapat menjadi ajang evaluasi bagi Pemkot Prabumulih untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada dalam pengelolaan pemerintahan, serta untuk menindaklanjuti masalah-masalah yang telah teridentifikasi.

BACA JUGA:Menjelang Pemungutan Suara, Ketua DPRD Prabumulih Ajak Masyarakat Jaga Ketertiban dan Gunakan Hak Pilih

BACA JUGA:KPU Kota Prabumulih Sukses Gelar Debat Publik ke-dua Paslon Walikota dan Walikota Prabumulih 2024

Salah satu isu yang diangkat dalam rapat ini adalah masalah yang dihadapi oleh Badan Aset di Prabumulih.

 H Elman mengungkapkan bahwa masih terdapat kendala dalam pengelolaan aset yang berkaitan dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI). 

"Untuk itu, tadi kita hadirkan juga kepala BPN," jelasnya, merujuk pada Badan Pertanahan Nasional yang berperan penting dalam penyelesaian masalah sertifikasi aset.

Elman juga menyoroti kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah terkait penggunaan tapping box untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

BACA JUGA:KPU Kota Prabumulih Gelar Simulasi Pungut dan Hitung Surat Suara Pilkada 2024

BACA JUGA:Dapat Bantuan Motor Perpustakaan Keliling, Pj Sekda Prabumulih: Mudahkan Anak-Anak Akses Bacaan Berkualitas

"Kita akan rapat khusus dengan Badan Pendapatan untuk mengidentifikasi masalah yang ada. Jika perlu, kita akan melakukan evaluasi mingguan," tegasnya. 

Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam pengumpulan PAD.

Sebagai tindak lanjut dari rapat tersebut, H. Elman menekankan pentingnya pembentukan tim khusus untuk mengatasi masalah sertifikat aset yang belum terbit. 

"Kita harus segera berkoordinasi dengan BPN, membentuk tim khusus untuk melakukan pengukuran dan langsung ke BPN untuk menerbitkan sertifikat secepatnya," tegasnya.

BACA JUGA:Polres Prabumulih Kerahkan 219 Personel untuk Amankan Debat Publik Paslon Walikota dan Wakil Walikota 2024

Sumber: