Tindak Lanjut Korsupgah KPK, Pemkot Prabumulih Percepat Sertifikasi 119 Persil Aset Daerah

Sehingga cepat bisa diselesaikan sertifikatnya 119 persil itu," ungkapnya ketika dikonfirmasi melalui telepon.

H Muhammad Ali menjelaskan bahwa saat ini terdapat 119 aset milik Pemkot Prabumulih yang belum bersertifikat karena mengalami berbagai masalah, dan 65 persil asset yang sedang dalam proses pembuatan sertifikat di BPN. 

BACA JUGA:Penjabat Walikota Prabumulih Imbau OPD Tertib Administrasi

BACA JUGA:Gelar Rapat Korsupgah KPK, PJ Wako Prabumulih: Korsupgah Membantu Kita Untuk Tahu dan Mengukur Diri

"Bermasalah dalam artian kelengkapannya masih belum lengkap sehingga belum disampaikan ke BPN," ujarnya. 

Ia menambahkan bahwa pihaknya tengah melakukan identifikasi untuk menemukan persoalan yang menghambat pengusulan sertifikat asset yang bermasalah tersebut. 

Selain itu, pihaknya menargetkan kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki aset agar melengkapi persyaratan pengusulan sertifikat secepat mungkin. 

"Kita menargetkan minimal minggu ini menemukan bukti-bukti atau alas hak untuk diusulkan ke BPN," tegasnya,

BACA JUGA:Deklarasi Bersama: Tiga Paslon Prabumulih Tolak Politik Uang dan Hoax untuk Pilkada 2024

BACA JUGA:Tandatangani MoU, Pemkot Prabumulih Jalin Kerja Sama dengan Bank Syariah Indonesia

Seraya menuturkan aset-aset yang belum bersertifikat tersebut berasal dari berbagai sumber, termasuk hibah masyarakat, hibah dari Pemkab Muara Enim, serta milik PT KAI dan PT BA.

Muhammad Ali mengaku optimis bahwa ratusan aset tersebut dapat diselesaikan sertifikatnya pada Desember 2024. 

"Tadi saya targetkan ke mereka, terutama Dinas PUPR karena paling banyak asetnya, agar melengkapi persyaratan pengusulan pengsertifikatan pada minggu ini," tegasnya. 

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara OPD untuk menyelesaikan pengurusan sertifikat dengan cepat.

BACA JUGA:Tingkatkan Layanan Kepolisian, Polres Prabumulih Usulkan Dua Polsek Baru

Sumber: