Pilkada Palembang 2024: Tim Advokasi RDPS Bantah Tuduhan Pelanggaran TSM dari Paslon Fitri-Nandri

PALEMBANG, PALPOS.ID - Pilkada Palembang 2024: Tim Advokasi RDPS Bantah Tuduhan Pelanggaran TSM dari Paslon Fitri-Nandri.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Palembang 2024 kembali memanas setelah tuduhan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dilayangkan oleh Tim Advokasi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Fitri-Nandri. 

Dalam sebuah jumpa pers yang diadakan pada Jumat, 29 November 2024, tim tersebut menyebut bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2, Ratu Dewa – Prima Salam (RDPS), terlibat kecurangan TSM dan mengajukan permintaan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Namun, Tim Advokasi RDPS yang diwakili oleh Kantor Advokat MPD Law Firm dengan tegas membantah tuduhan tersebut. 

BACA JUGA:Hasil Quick Count LKPI : RDPS Unggul 46,86 Persen, Yudha-Bahar Bikin Kejutan

BACA JUGA:Gerindra Optimis RDPS Menang dengan Suara di Atas 50 Persen pada Pilkada Palembang

Menurut mereka, tuduhan ini tidak memiliki dasar yang kuat dan cenderung menimbulkan kerancuan, terutama terkait permintaan PSU.

Bantahan Resmi Tim Advokasi RDPS

Mualimin Pardi Dahlan SH, salah satu anggota tim advokasi RDPS yang akrab disapa Cak Apenk, menilai bahwa tuduhan pelanggaran TSM ini aneh. 

Cak Apenk menjelaskan bahwa objek pelanggaran yang dilaporkan berupa dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi pendekatannya diarahkan ke TSM, yang semestinya hanya berkaitan dengan kasus money politics.

“TSM itu khusus menangani peristiwa money politics sesuai Pasal 135A UU Pilkada. Prosedur ini tidak secara langsung mengarah pada PSU,” ujar Cak Apenk dari Kantor Advokat MPD Law Firm ini.

BACA JUGA:RDPS Siap Wujudkan Palembang Sejahtera: Jaminan Kesehatan, Pendidikan, dan Keadilan untuk Semua

BACA JUGA:Susno Duadji Pastikan Puluhan Ribu Warga Jurai Besemah Coblos RDPS

Ia juga menjelaskan bahwa PSU diatur secara terpisah dalam PKPU Pemungutan dan Penghitungan Suara. 

PSU hanya dapat dilakukan berdasarkan tiga kondisi, yaitu bencana alam, rekomendasi Bawaslu, atau putusan Mahkamah Konstitusi (MK). 

Sumber: