Komisi XIII DPR RI Tinjau UPT Pemasyarakatan dan Keimigrasian di Kota Palembang
--
Hal ini membuktikan bahwa program pembinaan kepribadian dan kemandirian dari Lapas Perempuan sangat berhasil, yang menghasilkan output penuh kreativitas yang tinggi.
"Tentunya, kami dari Komisi XIII DPR RI sangat mendukung dan memperjuangkan hak-hak dari Warga Binaan yang harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk terus mengasah keahlian dan kemampuan yang sarat akan kreasi," kata Rinto dengan penuh antusias.
Dukungan Terhadap Program Ketahanan Pangan Nasional Kunjungan kerja ini juga merupakan kesempatan bagi rombongan untuk meninjau beberapa program yang dilaksanakan oleh Kemenkumham Sumsel dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional.
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan Warga Binaan, Kemenkumham Sumsel telah meluncurkan berbagai program pembinaan yang berfokus pada pengembangan kemandirian, salah satunya adalah program budidaya ikan di Lapas Palembang.
BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Siap Pedomani Arahan Menteri Hukum pada Acara Pelantikan Pimti Madya
BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Dukung Program Ketahanan Pangan Nasional
Program ini bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan serta memberikan keterampilan baru kepada WBP dalam bidang budidaya perikanan.
Di akhir kunjungan, Mulyadi, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumsel, mengajak rombongan untuk bersama-sama melakukan pelepasan bibit ikan di Kolam Budidaya Ikan yang ada di Lapas Palembang.
Mulyadi menjelaskan bahwa selain bermanfaat untuk daerah, program budidaya ikan ini juga memberikan manfaat langsung kepada WBP, yang dapat mengembangkan keterampilan mereka dalam bidang perikanan.
"Program ketahanan pangan ini selain bermanfaat untuk daerah, juga bermanfaat bagi Warga Binaan sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan dan kemandirian. Hal ini juga memberikan bekal kepada mereka agar bisa lebih siap dan mandiri ketika kembali ke masyarakat nanti," ujar Mulyadi.
Komitmen Komisi XIII DPR RI dalam Memperjuangkan Hak-Hak Warga Binaan Kunjungan kerja ini menegaskan komitmen Komisi XIII DPR RI dalam memperjuangkan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
Komisi XIII yang membawahi sektor pemasyarakatan, keimigrasian, dan ketahanan pangan, selalu mendorong agar program-program yang ada dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya WBP.
BACA JUGA:Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ikuti Rapat Kerja Perdana Menteri Hukum dengan Komisi XIII DPR RI
Rinto Subekti, sebagai Ketua Tim Kunker Reses, menegaskan pentingnya peran DPR RI dalam mendukung berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pemasyarakatan dan keimigrasian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: