OJK Tegaskan Perbankan Harus Waspadai Rekening Dormant untuk Cegah Kejahatan Keuangan

Menurutnya, pengawasan tidak bisa dilakukan hanya oleh perbankan, tetapi membutuhkan koordinasi dengan pihak lain, termasuk aparat penegak hukum dan lembaga pengawas lainnya.

Komitmen Pemberantasan Judi Online

OJK juga berperan aktif dalam pemberantasan perjudian daring (judi online) yang semakin marak dan berdampak luas pada perekonomian serta stabilitas sektor keuangan. 

Sebagai bagian dari Satgas Pemberantasan Perjudian Daring yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024, OJK telah mengambil langkah konkret dalam mengatasi permasalahan ini.

BACA JUGA:OJK Tegaskan Enam Perusahaan Multifinance Belum Penuhi Standar Minimum Modal Rp100 Miliar

BACA JUGA:OJK: Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Indonesia Terjaga di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global

Hingga saat ini, OJK bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah memblokir sekitar 8.000 rekening yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online. 

Pemblokiran ini dilakukan berdasarkan data yang diterima dari Komdigi, dan dilanjutkan dengan pengembangan investigasi oleh OJK.

Dalam proses tersebut, perbankan diwajibkan untuk:

Melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tertentu.

Meningkatkan prosedur Enhance Due Diligence (EDD) guna memastikan rekening tidak digunakan untuk tujuan ilegal.

BACA JUGA:OJK Perintahkan Bank Blokir 8.000 Rekening Terlibat Transaksi Judi Online

BACA JUGA:OJK Tutup 15 Bank Perkreditan Rakyat pada 2024: Mendorong BPR dan BPRS Menjadi Lembaga Keuangan Berintegritas

“Penanganan perjudian daring membutuhkan kolaborasi erat antara semua pemangku kepentingan. Tantangannya besar, apalagi dengan semakin beragamnya modus operandi yang dilakukan oleh pelaku,” jelas Dian.

Efek Domino pada Stabilitas Ekonomi dan Keuangan

Sumber: