Fenomena Amuk Massa di Palembang: Pengamat Soroti Krisis Pemahaman Hukum

PALPOS.ID - Dalam beberapa pekan terakhir, Kota Palembang kembali digemparkan oleh serangkaian aksi amuk massa yang menargetkan terduga pelaku kejahatan.

Kejadian-kejadian tersebut semakin memperlihatkan kekhawatiran warga terhadap tingginya angka kriminalitas, di mana warga secara langsung mengambil tindakan main hakim sendiri.

Beberapa peristiwa melibatkan pengeroyokan hingga pembakaran terhadap terduga pelaku, menciptakan ketegangan di masyarakat.

Sejumlah kasus amuk massa yang terjadi belakangan ini mendapat sorotan publik.

BACA JUGA:Tim Pokja Ketahanan Pangan LPKA Kelas I Palembang Dukung Program Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

BACA JUGA:Libur Natal dan Tahun Baru, Jumlah Penumpang Diprediksi Naik Hingga 15 Persen

Dari pantauan Palpos, sejumlah aksi amuk massa terhadap terduga pelaku kejahatan setidaknya terjadi 3 hingga 4 kasus dalam sepekan belakangan ini. 

Pengamat Hukum, Sulyaden SH, memberikan tanggapan serius terkait fenomena aksi main hakim sendiri yang marak terjadi di masyarakat, terutama dalam kasus tindak pidana seperti pencurian, begal, dan perampokan.

Menurut Sulyaden, fenomena ini menunjukkan adanya krisis pemahaman hukum di kalangan masyarakat, serta ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam memberikan rasa aman dan keadilan yang seharusnya.

“Sangat disayangkan jika aksi main hakim sendiri terus terjadi, karena ini mencerminkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. Padahal, penegakan hukum yang adil harusnya bisa memberikan rasa aman tanpa harus melibatkan tindakan kekerasan dari masyarakat,” ujar Sulyaden saat dihubungi Senin, 23 Desember 2024.

BACA JUGA:Jaringan XL Axiata Siap Sambut Nataru 2025, Antisipasi Lonjakan Trafik hingga 20%

BACA JUGA:Pj Wali Kota Palembang Tegaskan Komitmen Tangani Sampah Pasar Kuto

Lebih lanjut, Sulyaden menekankan bahwa rendahnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat seringkali membuat mereka merasa bahwa tindakan kekerasan terhadap pelaku kejahatan adalah jalan keluar yang sah.

"Banyak kasus menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih untuk melakukan tindakan balas dendam atau bahkan membunuh pelaku kejahatan tanpa melalui proses hukum yang benar. Padahal, hal ini justru akan semakin memperburuk kondisi dan menciptakan lingkaran kekerasan yang tak berujung," jelasnya.

Sumber: