Pemekaran Wilayah Sulawesi Utara: Intip Profil dan Potensi Calon Provinsi Nusa Utara

PALPOS.ID - Pemekaran Wilayah Sulawesi Utara: Intip Profil dan Potensi Calon Provinsi Nusa Utara.

Pemekaran wilayah di Indonesia terus menjadi topik hangat, terutama bagi daerah yang merasa memiliki potensi untuk berkembang lebih pesat dengan status administratif yang lebih mandiri. 

Salah satu daerah yang kerap diperbincangkan terkait pemekaran adalah wilayah utara Sulawesi, yang mencakup Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro).

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul wacana pembentukan Provinsi Nusa Utara sebagai provinsi baru yang terpisah dari Provinsi Sulawesi Utara. 

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Utara: Aspirasi Pembentukan Dua Provinsi Baru Semakin Menguat

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Utara: Menuju Pembentukan Provinsi Nusa Utara dengan Potensi Pariwisata Bahari

Wacana ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk luasnya cakupan wilayah Sulawesi Utara saat ini, kesenjangan pembangunan antara daerah kepulauan dan daratan, serta potensi ekonomi maritim yang belum sepenuhnya tergarap.

Sulawesi Utara merupakan salah satu dari enam provinsi di Pulau Sulawesi dengan ibu kota di Manado. 

Provinsi ini memiliki 11 kabupaten dan 4 kota yang tersebar di daratan utama serta beberapa kepulauan. 

Secara geografis, Sulawesi Utara berbatasan langsung dengan Filipina di sebelah utara, menjadikannya sebagai kawasan strategis dari segi geopolitik dan ekonomi.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Utara: Calon Provinsi Bolaang Mongondow Raya Andalkan Potensi Tambang

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Tengah: Calon Provinsi Buol Tolitoli Penghasil Cengkeh dan Kelapa

Beberapa kabupaten di bagian utara Sulawesi memiliki karakteristik geografis dan sosial yang berbeda dengan kabupaten di daratan utama. 

Kabupaten-kabupaten ini didominasi oleh kepulauan yang tersebar di perairan yang luas, sehingga menghadapi tantangan tersendiri dalam hal konektivitas, infrastruktur, serta pelayanan publik.

Sumber: