Pemekaran Wilayah Sumatera Utara: Calon Kabupaten Pantai Barat Mandailing untuk Akses Pelayanan Publik

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Utara: Calon Provinsi Sumatera Utara Timur, Pusat Industri Hasil Laut

Peningkatan Pelayanan Publik: 

Dengan terbentuknya pemerintahan sendiri, akses terhadap layanan administrasi, kesehatan, dan pendidikan akan lebih cepat dan mudah dijangkau masyarakat.

Pemerataan Pembangunan: 

Infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya dapat dikembangkan lebih optimal sesuai dengan kebutuhan daerah.

Peningkatan Investasi: 

Status sebagai kabupaten baru dapat menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi di sektor-sektor unggulan seperti pariwisata, agribisnis, dan pertambangan.

Pemberdayaan Masyarakat Lokal: 

Dengan adanya pemerintahan yang lebih dekat, peluang kerja dan usaha bagi masyarakat setempat akan semakin meningkat.

Tantangan dalam Pemekaran

Meskipun pemekaran Kabupaten Pantai Barat Mandailing memiliki banyak manfaat, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, di antaranya:

Persetujuan Pemerintah Pusat: 

Proses pemekaran daerah harus melewati berbagai tahapan administrasi dan mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat.

Ketersediaan Anggaran: 

Pembentukan kabupaten baru memerlukan alokasi anggaran yang besar untuk membangun infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik.

Sumber Daya Manusia (SDM): 

Pemerintahan daerah yang baru membutuhkan tenaga kerja yang kompeten agar dapat menjalankan administrasi pemerintahan dengan baik.

Sejumlah tokoh masyarakat, akademisi, dan pemuka adat di Pantai Barat Mandailing menyambut baik wacana pemekaran ini.

Mereka menilai bahwa pemekaran dapat menjadi langkah strategis dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu tokoh masyarakat, H. Syahrul Nasution, menyatakan bahwa pemekaran ini bukan hanya untuk kepentingan birokrasi, tetapi juga untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

“Kami ingin pelayanan publik lebih dekat dan pembangunan bisa lebih merata. Ini demi kepentingan jangka panjang,” ujarnya.

Dukungan juga datang dari kalangan akademisi. Dr. Marwan Lubis, seorang pakar tata kelola pemerintahan daerah, menjelaskan bahwa pemekaran dapat memberikan dampak positif jika dilakukan dengan perencanaan yang matang. 

“Yang penting adalah kesiapan daerah dalam hal infrastruktur dan sumber daya manusia,” katanya.

Sumber: