Masyarakat Sipil Menduga Danantara Sebagai Alat Melanggengkan Industri Batubara

“Investasi yang bertumpu pada sumber daya alam yang terbatas seperti batubara dapat dipastikan tidak akan berkelanjutan. Ketika dunia internasional sudah mundur dari investasi energi kotor justru Indonesia lewat Danantara melakukannya,” kata Ali.

Apalagi, menurutnya dana yang terhimpun untuk Danantara juga berasal dari efisiensi berbagai program yang seharusnya dapat dinikmati langsung oleh rakyat, mulai dări sektor pendidikan, kesehatan hingga pengentasan kemiskinan.

BACA JUGA:Korupsi Tambang Batubara di Lahat Rugikan Negara Rp555 Miliar: Satu Tersangka Diduga Mantan Anggota DPR RI

BACA JUGA:Korupsi Tambang Batubara di Lahat Rugikan Negara Rp555 Miliar: Tiga Direksi PT ABS dan Tiga ASN Jadi Tersangka

Di sisi lain, STuEB juga mengingatkan pemerintah tentang dampak sosial, lingkungan, ekonomi dan kesehatan yang harus ditanggung rakyat dari eksploitasi batubara, mulai dări sektor hulu di wilayah penambangan hingga ke hilir di proyek Pembangkit LIstrik Tenaga Uap (PLTU) batubara.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di 8 provinsi lokasi proyek PLTU batubara di Sumatera, rakyat menderita dan menangung kerugian akibat dampak lingkungan yang merusak mata pencaharian dan kesehatan.

Ketua Yayasan Anak Padi Lahat Sumatera Selatan, Syahwan mengatakan proyek PLTU batubara yang dioperasikan PT Primanaya Energi membuat air sungai berubah warna jadi hitam kecoklatan membuat Warga Desa Kebur dan Muara Maung tak lagi mendapat ikan di sungai itu.

“Jika DME dijadikan bahan pengganti gas untuk kebutuhan rumah tangga yang bahan utamanya adalah batu bara, maka warga di sekitar pertambangan akan semakin sengsara, sebab batubara akan diekspolitasi akan lebih besar lagi. Mąka kami meminta Presiden Prabowo untuk menghentikan rencana ini,” kata Sahwan.

BACA JUGA:Dugaan Korupsi Tambang Batubara di Lahat Rugikan Negara Rp555 Miliar: Kejati Sumsel Tetapkan Enam Tersangka

BACA JUGA:Sopir Truk Batubara Hanyut dan Tenggelam di Sungai Ogan

Direktur Hutan Kita Institut (HaKI) Sumatera Selatan Deddy Permana menambahkan produk energi fosil terutama batubara akan memperburuk krisis iklim karena emisi gas rumah kaca yang ditimbulkan.

Ia menilai tujuan pendanaan Danantara untuk industri batubara hanya untuk menjaga agar industri ini terus berlanjut. 

Ditambah lagi dengan tindakan pemerintah yang memberikan konsesi tambang batubara kepada organisasi massa yang bukan bidangnya.

“Ini semua bukan untuk kepentingan umum masyarakat Indonesia dan pemerintah tidak berkomitmen secara internasional  untuk pencegahan perubahan iklim serta bertolakbelakang dengan komitmen terhadap transisi energi menuju net zero emission pada tahun 2060,” kata Deddy.

BACA JUGA:Jalur Hulu Petak Jalan Gunung Megang- Penanggiran Mulai Normal, KA Penumpang dan KA Batubara Beroperasi Kembal

Sumber: