Pemekaran Kalimantan Selatan: Wacana Pembentukan Provinsi Pahuluan Raya Kembali Menguat

Menurut pakar tata kelola wilayah dari Universitas Lambung Mangkurat, syarat-syarat pembentukan provinsi baru sudah terpenuhi. 

"Ada enam kabupaten yang sudah mapan secara administratif. Jumlah penduduk dan luas wilayah juga memenuhi. Tinggal menunggu kebijakan politik dari pusat untuk mengangkat moratorium DOB," ujarnya.

Meski dukungan terus mengalir, pembentukan Provinsi Pahuluan Raya tetap menghadapi sejumlah tantangan. 

Salah satu yang utama adalah moratorium pemekaran daerah yang masih diberlakukan oleh pemerintah pusat hingga saat ini.

Pemerintah menyebutkan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap daerah otonomi yang sudah ada harus dituntaskan terlebih dahulu, sebelum mengizinkan pembentukan provinsi atau kabupaten/kota baru.

Selain itu, tantangan dalam hal kesiapan infrastruktur pemerintahan, pendanaan, dan pengelolaan birokrasi juga menjadi hal yang harus diperhitungkan secara matang. 

Pembentukan provinsi baru tentu akan membutuhkan biaya besar untuk pembangunan kantor pemerintahan, pengadaan aparatur sipil negara, serta penyusunan struktur kelembagaan yang baru.

Namun demikian, para pendukung wacana pemekaran ini tetap optimis. 

Mereka percaya bahwa Pahuluan Raya bisa menjadi contoh keberhasilan daerah otonomi baru yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar ambisi elit politik.

Potensi Ekonomi dan Sumber Daya

Wilayah Banua Anam dikenal sebagai lumbung pertanian dan perkebunan di Kalimantan Selatan. 

Komoditas unggulan seperti padi, karet, kelapa sawit, serta hasil peternakan menjadi andalan utama perekonomian di kawasan ini. 

Selain itu, tambang batubara di Kabupaten Tabalong dan Balangan juga menyumbang pendapatan besar bagi provinsi saat ini.

Di bidang pariwisata, kawasan Hulu Sungai juga memiliki potensi besar. 

Budaya lokal yang kental, situs sejarah Kesultanan Banjar, serta panorama alam seperti pegunungan Meratus dapat menjadi aset wisata unggulan di masa depan jika dikelola dengan baik oleh provinsi sendiri.

Sumber: