Arahan Tegas Prabowo: Pertek Harus Seizin Presiden

"Copy with pride, kalau Vietnam berani pasang tarif nol persen, kita kenapa? Harus berani juga dong," katanya. ​

Prabowo menegaskan bahwa kabinetnya harus bekerja secara efisien dan responsif terhadap masukan dari industri. 

Beliau memerintahkan untuk menghapus semua regulasi yang dianggap tidak masuk akal dan mempermudah proses perizinan bagi pengusaha.​

BACA JUGA:Usai Dilantik, Muchendi - Supriyanto Gerak Cepat Konsolidasi OPD Dukung Asta Cita Prabowo

BACA JUGA:Bupati-Wakil Bupati Muba Terpilih HM Toha SH dan Rohman Persiapan Dilantik Presiden RI Prabowo Subianto

"Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien, kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha," tegasnya. ​

Arahan Presiden Prabowo mendapat sambutan positif dari kalangan pengusaha dan ekonom yang hadir dalam acara tersebut. 

Mereka menilai langkah ini sebagai sinyal positif bahwa pemerintah serius dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif.​

Seorang pengusaha yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, "Kami sangat mengapresiasi langkah Presiden yang berani memangkas birokrasi yang selama ini menjadi hambatan utama dalam berusaha. Semoga implementasinya dapat berjalan dengan baik."​

BACA JUGA:Respon Perintah Presiden Prabowo: Polres OKI Berencana Buat Dapur untuk Program MBG!

BACA JUGA:Presiden Prabowo Ingatkan Pers Hindari Penyebaran Hoaks yang Dapat Memecah Belah Bangsa

Meskipun arahan Presiden telah disampaikan dengan jelas, tantangan dalam implementasi kebijakan ini tetap ada. 

Perubahan budaya birokrasi yang telah mengakar selama bertahun-tahun memerlukan komitmen dan konsistensi dari semua pihak terkait.​

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Dr. Andi Wijaya, berpendapat bahwa diperlukan mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa setiap peraturan teknis yang diterbitkan oleh kementerian benar-benar telah mendapatkan izin dari Presiden.​

"Tanpa mekanisme pengawasan yang efektif, arahan Presiden ini bisa saja tidak berjalan sesuai harapan. Diperlukan sistem yang transparan dan akuntabel," ujarnya.​

Sumber: