Pemekaran Wilayah Kabupaten Bekasi: Antara Aspirasi Lama dan Realitas Baru

Lima kecamatan yang siap bergabung dalam pembentukan Kota Cikarang adalah Cikarang Pusat, Cikarang Selatan, Cikarang Timur, Cikarang Utara, dan Cikarang Barat. 

Luas wilayah gabungan ini mencapai sekitar 25 kilometer persegi.​

Pertumbuhan pesat Cikarang sebagai kawasan industri mendorong munculnya wacana pembentukan Kota Cikarang sebagai DOB.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kaltim: Calon Kota Samarendah Disiapkan Jadi Pusat Ekonomi Baru Penyangga IKN

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Pembentukan Provinsi Cirebon untuk Masa Depan Cerah Ciayumajakuning

Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai nasib ibukota Kabupaten Bekasi, yang selama ini berlokasi di Cikarang. Jika Cikarang menjadi kota otonom, maka Kabupaten Bekasi perlu menetapkan ibukota baru.​

Wacana perubahan dari pembentukan Kabupaten Bekasi Utara menjadi Kota Cikarang menuai kritik dari berbagai pihak. 

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, M Nuh, menegaskan bahwa perubahan ini menyimpang dari kajian awal yang fokus pada ketimpangan antara wilayah utara dan selatan. 

Ia menekankan bahwa perubahan perda harus melalui kajian baru dan tidak bisa dilakukan secara sembarangan.​

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Menuju Terbentuknya Kabupaten Cirebon Timur untuk Mengoptimalkan Potensi Daerah

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kaltim: Calon Kabupaten Sangkulirang Siap Kembangkan Destinasi Wisata Budaya Dunia

Selain itu, moratorium pembentukan DOB oleh pemerintah pusat masih berlaku, menjadi hambatan utama dalam realisasi pemekaran wilayah. 

Pemerintah daerah perlu melakukan kajian ulang yang komprehensif dan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memastikan bahwa pemekaran wilayah benar-benar menjawab kebutuhan dan aspirasi warga.​

Pemekaran wilayah Kabupaten Bekasi merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai aspek, termasuk sejarah, pertumbuhan ekonomi, dan aspirasi masyarakat. 

Perubahan arah dari pembentukan Kabupaten Bekasi Utara menjadi Kota Cikarang mencerminkan dinamika pembangunan dan kebutuhan akan evaluasi kebijakan yang adaptif. 

Sumber: