Pemkot Lubuklinggau Dorong Penguatan Statistik Sektoral, Wujudkan Perencanaan Pembangunan yang Lebih Akurat

PALPOS.ID - Pemerintah Kota Lubuklinggau terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. 

Hal ini ditunjukkan dengan dibukanya kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral oleh Plt Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, H Heri Zulianta, mewakili Wali Kota Lubuklinggau, H Rachmat Hidayat (Yoppy Karim). 

Kegiatan berlangsung di Op Room Dayang Torek, Rabu 7 Mei 2025.

Dalam sambutannya, H Heri Zulianta menekankan pentingnya pembinaan statistik sektoral sebagai bagian krusial dalam proses bisnis statistik. 

BACA JUGA:Curi Ponsel, Resedivis Tinggalkan Motor dan Dua Ponsel Lari Ke Hutan

BACA JUGA:Kasus Duel Jukir dan Driver Ojek Berujung Saling Lapor, Polisi Jelaskan Proses Hukumnya Seperti Ini!

Ia menyampaikan bahwa data statistik sektoral yang sistematis dan akurat sangat dibutuhkan untuk menjadi landasan dalam menyusun program dan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

“Melalui rapat ini, saya berharap rekan-rekan OPD mampu mengoptimalkan penyusunan statistik sektoral sehingga dapat menjadi acuan dalam pembangunan daerah,” ujarnya.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Statistisi Ahli Madya Heryani, yang memberikan pemahaman mendalam tentang peran strategis statistik sektoral. 

Ia menjelaskan bahwa BPS hanya berwenang menyusun statistik dasar, sehingga kolaborasi aktif antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi sangat penting dalam membangun sistem statistik sektoral yang kuat dan terintegrasi.

BACA JUGA:Duel Berdarah di Depan Lippo Plaza: Jukir Ditusuk Driver Ojek, Pelaku Ditangkap Saat Berobat

BACA JUGA:Dampak Harga Mas Tinggi, Picu Kriminalitas di Kota Lubuklinggau

Menurutnya, saat ini belum semua OPD memiliki data statistik sektoral yang lengkap dan tersusun dengan baik.

Oleh karena itu, pembinaan seperti ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kapasitas dan kesadaran setiap OPD akan pentingnya data dalam mendukung transparansi dan efektivitas kebijakan publik.

“Sinergi antar OPD sangat dibutuhkan agar data yang dihasilkan tidak hanya akurat, tetapi juga dapat diakses publik secara transparan,” tambah Heryani.

Sumber: