Ray Rangkuti Tegas: Irjen Pol Muhammad Iqbal Harus Pilih, Mundur dari Polri atau Jabatan Sekjen DPD RI

“Aturannya sangat jelas. Tidak ada ruang tafsir. Jika masih aktif, maka tidak boleh menjabat di luar institusi Polri kecuali di 11 posisi yang ditetapkan oleh undang-undang,” tegas Ray.

Ia juga mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera mengambil langkah tegas terhadap anggotanya yang melakukan praktik rangkap jabatan. 

Menurutnya, fenomena ini telah berlangsung lama dan cenderung dibiarkan sejak periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo.

BACA JUGA:Ahmad Rizali Raih Pin Emas Kapolri : Komitmen Pemkab Muara Enim dalam Mendukung Polres Muara Enim

BACA JUGA:Kapolri Diminta Tindak Tegas Pelaku Penimbunan BBM Ilegal Terlebih Ada Oknum Anggota Yang Terlibat

“Praktik ini terlalu banyak dan semakin menjadi-jadi. Harus ada tindakan korektif sekarang juga,” ujarnya.

Pelantikan Irjen Iqbal Melanggar UU Polri dan UU MD3

Pelantikan Irjen Pol Muhammad Iqbal sebagai Sekjen DPD RI dilakukan pada Senin, 19 Mei 2025 di Gedung DPD RI, Jakarta Pusat. 

Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 79/TPA Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo. 

Keppres tersebut menyebutkan bahwa Irjen Iqbal diangkat sebagai Sekretaris Jenderal DPD RI dan diberikan tunjangan jabatan struktural eselon IA.

BACA JUGA:Apel Gelar Pasukan Ops Ketupat 2023, Ini Amanat Kapolri dibacakan Pj Bupati Muba

BACA JUGA:Kedatangan Wakapolri ke Mapolda Sumsel, Ingatkan Antisipasi Kerawanan Pemilu 2024

Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menganggap pergantian pejabat sebagai hal lumrah dalam rangka optimalisasi organisasi.

“Mutasi atau promosi jabatan adalah hal yang biasa dilakukan untuk menyegarkan organisasi agar lebih optimal menghadapi dinamika yang berkembang,” ujar Sultan.

Namun, di tengah penunjukan tersebut, keraguan terhadap keabsahan pengangkatan Irjen Iqbal pun mengemuka. 

Sumber: