Pengamat Politik Sarankan Audit Dana Parpol dari APBN, Dukung Kenaikan Anggaran 10 Kali Lipat

BACA JUGA:Pilgub Sumsel 2024: Herman Deru Tegaskan HDCU Satu-satunya Kandidat Sudah Mendapat Rekomendasi Parpol

Banyak kalangan menilai bahwa sistem pendanaan politik yang lemah dapat menjadi pintu masuk praktik-praktik korupsi, terutama menjelang pemilu atau saat parpol menduduki kursi kekuasaan.

Dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, disebutkan bahwa parpol berhak mendapatkan bantuan keuangan dari negara berdasarkan jumlah perolehan suara sah. 

Namun dalam praktiknya, nominal yang diberikan per suara masih sangat kecil. 

Hingga 2024, bantuan pemerintah kepada parpol di tingkat pusat hanya berkisar Rp1.000 per suara. 

Angka ini dinilai tidak memadai untuk menjalankan roda organisasi secara profesional dan mandiri.

Dengan usulan kenaikan hingga 10 kali lipat, nominal bantuan bisa meningkat menjadi Rp10.000 per suara, yang tentunya akan sangat membantu operasionalisasi partai serta upaya pendidikan politik kepada masyarakat.

Kontrol dan Audit: Kunci Mencegah Penyalahgunaan Dana

Salah satu kekhawatiran utama publik adalah potensi penyalahgunaan dana jika bantuan dari APBN untuk parpol ditingkatkan.

Namun Hendri menilai hal ini justru menjadi peluang untuk menerapkan sistem pengawasan dan audit yang lebih ketat.

“Kalau dananya dari APBN, artinya ada keterlibatan publik dan lembaga negara dalam mengawasi. Transparansi itu bisa diperkuat. Kita bisa tahu berapa besar dana yang diterima, digunakan untuk kegiatan apa, dan apa hasilnya,” jelas Hendri.

Ia juga mendorong agar audit dilakukan secara rutin oleh lembaga independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Selain itu, partai politik juga harus diwajibkan memublikasikan laporan keuangan mereka secara berkala ke publik, termasuk di situs resmi mereka masing-masing.

Manfaat Pendanaan Parpol dari APBN Secara Transparan

Beberapa manfaat yang diharapkan dari pendanaan parpol secara transparan melalui APBN antara lain:

Mencegah Pendanaan Ilegal: 

Mengurangi ketergantungan parpol terhadap donatur pribadi atau korporasi yang bisa memicu konflik kepentingan.

Mendorong Profesionalisme Parpol: 

Dengan dana yang cukup, partai bisa membangun sistem kaderisasi, pendidikan politik, dan riset kebijakan.

Transparansi dan Akuntabilitas: 

Sumber: berbagai sumber