Pemekaran Wilayah Musi Banyuasin: Aspirasi 3 Kabupaten Baru Wujudkan Pemerataan di Sumatera Selatan

Penyusunan RUU DOB akan melibatkan DPRD tingkat provinsi & pusat

Perlu advokasi publik agar moratorium bisa dikaji ulang

Sinergi yang intensif antara DPRD, masyarakat, dan pemerintah daerah sangat penting.

Dampak Positif Jika Pemekaran Terwujud

Optimasi layanan publik

Daerah otonomi baru akan semakin mampu mendekatkan fasilitas seperti Puskesmas, kantor instansi pemerintahan, layanan administrasi kepada masyarakat.

Peningkatan kapasitas pembangunan

Insentif lokal akan dibuka untuk membangun jaringan jalan desa, sekolah, serta fasilitas ekonomi dengan lebih cepat dan responsif pada kebutuhan lokal.

Pertumbuhan ekonomi berorientasi lokal

Daerah seperti Muba Timur yang kaya akan migas, tambang, dan perkebunan dapat mengelola potensi secara terfokus.

Kualitas tata kelola pemerintahan

Lebih banyak pemerintahan daerah berarti administrasi akan lebih ramping dan responsif terhadap aspirasi rakyat.

Tantangan dan Rekomendasi Pelaksana

Kategori Tantangan Rekomendasi

Fiskal & Anggaran Beban anggaran awal tinggi Fasilitasi dana transisi oleh pemerintah pusat dan provinsi

Infrastruktur & SDM Kekurangan ASN dan fasilitas fisik Mobilisasi ASN dari induk kabupaten dan rekrut lokal

Koordinasi lembaga Kebutuhan sinergi regulasi Forum inter-institusi antara DPRD, Pemda, dan pusat

Pendekatan sosial Potensi resistensi internal Dialog intensif & sosialisasi publik desa-kabupaten

Evaluasi kelayakan Cek kelayakan wilayah berdasarkan UU Kajian akademik oleh universitas & think‑tank

Strategi Menuju Realisasi Pemekaran

Pemekaran wilayah Muba memiliki basis kuat—luas wilayah, jumlah penduduk, dan potensi ekonomi menjadi argumen utama.

Pemkab dan tokoh lokal sudah bergerak cepat, mendukung pembuatan dokumen dan menggalang dukungan publik.

Sumber: berbagai sumber