Kemenkum Sumsel Gelar Rapat Persiapan Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI di Lubuklinggau

Palembang, PALPOS.ID - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menggelar rapat dalam rangka persiapan Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025.

Kegiatan ini rencananya akan berlangsung pada 19 s.d. 23 Juni 2025 di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan.

Rapat dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Hendrik Pagiling selaku Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum.

Ia secara mendalam membahas berbagai aspek teknis dan substantif yang akan disiapkan guna menyukseskan agenda kunjungan, seperto akomodasi, transportasi, penginapan, cenderamata, hingga paparan jawaban atas pertanyaan DPR RI.

BACA JUGA:Pemberdayaan Pelaku Usaha Daerah/UMKM/Masyarakat dalam Mendukung Program Makan Bergizi di Palembang

BACA JUGA:BRI Dukung Proses Hukum atas Kasus Penggelapan Dana oleh Oknum Pegawai AgenBRILink di Ogan Ilir

“Karena Kunker DPR RI ini melibatkan pihak KemenImipas, Kemenham dan Komnas HAM, maka Koordinasi antar unit teknis, termasuk pembagian tugas protokoler, dokumentasi, dan pengamanan kegiatan perlu kita laksanakan secara mendetail,” ujar Hendrik, (14/6).

Lebih lanjut, Hendrik juga menyoroti tentang Penyusunan bahan paparan dan respons atas pertanyaan dari DPR RI, yang menjadi bagian penting dari rapat koordinasi ini.

“Kita harus menyiapkan jawaban yang komprehensif, transparan, dan berbasis data.

Pertanyaan dari DPR RI adalah bentuk kontrol dan atensi yang harus kita respons dengan baik dan penuh tanggung jawab.

BACA JUGA:Sekda Sumsel Edward Candra Sambut Hangat Kepulangan Jemaah Haji Kloter Pertama OKU Timur

BACA JUGA:Sertijab Kakanwil Kemenkum Sumsel: Agato Pamit dengan Segudang Prestasi

Disini juga saatnya kita menunjukan capaian kinerja dan inovasi layanan kita,” pungkasnya.

Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 ini mengusung tema ‘Mewujudkan Supremasi Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia melalui Transformasi Layanan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Inovatif, Humanis, dan Berkeadilan.’

Sumber: