Mantan Kades di Muratara Dituntut 5,5 Tahun Penjara, Jaksa Tuntut Uang Pengganti Rp1 Miliar Lebih

PALPOS.ID - Tersandung kasus tindak pidana korupsi (tipikor) Dana Desa tahun anggaran 2020-2021, Saharudin, Mantan kepala desa (kades) Lubuk Mas, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, dituntut pidana penjara 5 tahun 6 bulan.

 

Tuntutan itu, dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Willy Pramudya dan Ichsan Azwar, dalam sidang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Palembang, Selasa 1 Juli 2025.

 

Dalam sidang yang dipimpin Majelis Hakim, Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar (Hakim Ketua) didampingi hakim Ardian Angga dan Waslam Makhsid, serta Panitera Pengganti, Fakhrizal, JPU juga menuntut terdakwa Saharudin dengan denda Rp 100 juta subsidair 6 bulan kurungan.

 

Selain itu, terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti senilai Rp1.024.947.139,- (satu miliar dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).

BACA JUGA:Sopir Truk Batu Bara di Muratara Jadi Korban Penembakan, Ini Penyebabnya !

BACA JUGA:Polres Muratara Sita Excavator Tambang Ilegal di Ulu Rawas, Komitmen Jaga Lingkungan dan Ketertiban

 

Jika tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda terdakwa akan disita dan dilelang.

 

Bila tidak mencukupi, diganti dengan pidana penjara 3 bulan.

 

Terdakwa juga dibebankan biaya perkara senilai Rp5 ribu.

 

Dalam persidangan tersebut, JPU mengungkapkan bahwa terdakwa Saharudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 KUHP.

BACA JUGA:Duel Maut Antar Honorer di Muratara, Polisi Ungkap Kronologis dan Motif Kejadian!

BACA JUGA:Duel Maut, Honorer PUPR Muratara Diduga Tewas di Tempat

 

Plt. Kepala Kejari Lubuklinggau, Anita Asterida, melalui Kasi Intelijen Armein Ramdhani, menyatakan bahwa tuntutan ini merupakan bentuk komitmen Kejaksaan dalam memberantas praktik korupsi, khususnya dalam pengelolaan Dana Desa yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.

 

“Sidang hari ini telah membacakan tuntutan terhadap terdakwa Saharudin.

Agenda selanjutnya adalah penyampaian pledoi atau nota pembelaan dari terdakwa dan kuasa hukumnya,” ujar Armein.

 

Sidang akan kembali dilanjutkan pada Selasa, 8 Juli 2025 mendatang. 

Sumber: