DPRD Prabumulih Gelar RDP dengan RS AR Bunda, Bahas Penundaan Penanganan Pasien Emergency Anak Wali Kota

PRABUMULIH, PALPOS.ID - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama manajemen Rumah Sakit AR Bunda, menyusul mencuatnya kasus penundaan tindakan medis terhadap pasien emergency yang diketahui merupakan anak kandung Wali Kota Prabumulih, H Arlan.

RDP tersebut berlangsung pada Senin, 4 Agustus 2025 di ruang rapat Banggar DPRD Kota Prabumulih dan dipimpin langsung Ketua DPRD Prabumulih, H Deni Victoria SH MSi.

Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Ketua I DPRD Aryono, Ketua Komisi I Riza Ariansyah SE, Direktur Utama RS AR Bunda dr H Abdul Rachman Sp OG MM, Asisten I Setda Kota Prabumulih Dr H Aris Priadi, serta Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih, Joko Listyano.

Dalam rapat tersebut, Direktur RS AR Bunda yang juga pemilik rumah sakit, dr H Abdul Rachman menyampaikan atas insiden keterlambatan penanganan pasien emergency tersebut menjadi "berkah terselubung" karena mengingatkan seluruh lini di rumah sakit tersebut untuk segera berbenah dan meningkatkan standar pelayanan medis.

BACA JUGA:Nekat Edarkan Sabu di Prabumulih, Pasutri Asal PALI Diringkus Ipda Rinto Bulex

BACA JUGA:Tragis! Mahasiswa di Prabumulih Tewas Ditusuk, Pelaku Pelajar SMA Berhasil Ditangkap Kurang dari 24 Jam

"Insya Allah dengan kejadian ini, kami akan memperbaiki semua lini dan semua bidang.

Kami akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan kami akan menghadirkan konsultan khusus dalam 1-2 minggu ke depan," ungkap dr Rachman.

dr rachman juga menjelaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah tegas dengan melakukan mutasi terhadap 18 tenaga medis dan manajemen yang bertugas malam saat insiden terjadi.

Beberapa di antaranya dinonaktifkan dan sebagian lainnya diturunkan jabatannya.

BACA JUGA:Berperilaku Baik, Ratusan Warga Binaan Rutan Prabumulih Dapat Remisi Dasawarsa dan Umum, 15 Orang Langsung Beb

BACA JUGA:45 Koperasi Merah Putih Prabumulih Resmi Berbadan Hukum, Fokus Distribusi LPG 3 Kg Tepat Sasaran

"Seluruh kepala tim juga telah diganti. Kami serius dalam menyikapi kejadian ini," tambahnya.

Dalam RDP itu pula terungkap bahwa Dinas Kesehatan Kota Prabumulih menemukan obat-obatan kedaluwarsa di RS AR Bunda.

Terkait temuan tersebut, dr Rachman menjelaskan bahwa berdasarkan laporan dari bawahannya, obat-obatan itu telah dipisahkan dan belum dimusnahkan karena masih menunggu proses administrasi berupa berita acara pemusnahan.

"Saya pribadi tidak tahu mana yang salah atau benar. Namun laporan sudah kami terima bahwa obat-obatan itu sudah dipisahkan," ujarnya.

BACA JUGA:Alh Fungsi Lahan, Kebun Karet di Prabumulih Menyusut 50 Hektare

BACA JUGA:Angkat Budaya Lokal, H Arlan Istri Promosikan Songket Nanas Prabumulih di Swarna Songket Nusantara 2025

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Prabumulih, Joko Listyano dalam pernyataannya menegaskan bahwa pihaknya tetap berpegang pada regulasi, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Plt Kadinkes menyebutkan bahwa meskipun RS AR Bunda telah menunjukkan iktikad baik untuk berbenah, proses evaluasi tetap akan dilakukan secara menyeluruh.

"Evaluasi ini mencakup manajemen dan tenaga medis.

Kami sudah menerima laporan bahwa 18 orang akan ditindaklanjuti oleh RS AR Bunda, dan ini akan menjadi catatan pembinaan dan pengawasan kami," jelas Joko.

Joko juga berharap agar peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh rumah sakit di Prabumulih agar tidak terjadi hal serupa di masa mendatang.

"Masyarakat Prabumulih datang ke rumah sakit untuk mencari pengobatan. Sudah seharusnya mereka mendapat pelayanan terbaik," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Prabumulih, H Deni Victoria SH MSi, menyatakan bahwa RDP ini dilakukan bukan semata karena korban merupakan anak wali kota, melainkan karena hal seperti ini bisa saja terjadi pada masyarakat umum.

"Kita undang RS AR Bunda dan Pemkot dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk mendengarkan kronologis dan mencari solusi. Kesimpulannya, RS AR Bunda harus segera melakukan reformasi menyeluruh, terutama pada sisi manajemen," tegas Deni.

Politisi Partai Demokrat ini juga meminta agar Dinas Kesehatan memperkuat pengawasan terhadap seluruh rumah sakit di wilayah Prabumulih.

"Sanksi terhadap manajemen adalah langkah awal, dan ini harus menjadi pemicu agar ke depan RS AR Bunda menjadi rumah sakit yang profesional dan berorientasi pada keselamatan pasien," tambahnya.

Dalam RDP itu, seluruh pihak sepakat bahwa kejadian ini harus menjadi peringatan serius bagi penyelenggara layanan kesehatan di Prabumulih.

Pemerintah daerah bersama DPRD akan memperkuat regulasi, pengawasan, dan sistem pelaporan agar kejadian serupa tidak terulang.

Asisten I Setda Kota Prabumulih, Dr H Aris Priadi juga mendukung penuh langkah-langkah evaluasi ini.

Ia menegaskan bahwa Pemkot akan melakukan monitoring ketat kepada setiap fasilitas kesehatan di kota ini.

"Kami akan bekerja sama dengan DPRD dan Dinkes untuk memastikan bahwa RS, baik swasta maupun negeri, benar-benar menjalankan standar pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya," ujarnya. (abu)

Sumber: