Pemekaran Wilayah Nusa Tenggara Barat: Wacana Pembentukan Provinsi Baru Mengundang Perhatian Luas

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Nusa Tenggara Timur: Wacana Pembentukan Kabupaten Adonara Untuk Peningkatan Pembangunan 

“Kami mendukung pembangunan, tapi jangan sampai persaudaraan ini hilang karena batas administratif.”

Selain itu, perubahan administratif juga membawa konsekuensi praktis bagi warga: pergantian dokumen kependudukan, perubahan sistem pelayanan publik, hingga adaptasi terhadap kebijakan pemerintah baru. 

Semua ini memerlukan sosialisasi dan dukungan teknis yang tidak sedikit.

Potensi dan Peluang Ekonomi Setelah Pemekaran

Salah satu alasan utama munculnya wacana pemekaran wilayah di NTB adalah pemerataan pembangunan ekonomi. 

Beberapa wilayah di NTB, terutama di bagian barat, dinilai lebih maju dibandingkan dengan daerah di bagian timur yang masih tertinggal dari sisi infrastruktur dan investasi.

Dengan adanya provinsi baru, diharapkan setiap wilayah dapat fokus mengembangkan potensi lokal tanpa harus bergantung pada kebijakan pemerintah provinsi induk. 

Misalnya, wilayah Sumbawa memiliki kekayaan alam melimpah seperti pertambangan, peternakan, dan perikanan, yang bisa menjadi motor utama ekonomi daerah baru.

Selain itu, provinsi baru berpeluang menarik investasi baru dari pihak swasta dan pemerintah pusat. 

Dengan sistem pemerintahan yang lebih kecil dan fokus, izin usaha dan pengelolaan potensi daerah bisa lebih cepat dan efisien.

Namun, pakar ekonomi menilai, peluang tersebut hanya bisa terwujud jika persiapan dilakukan secara matang. 

“Pemekaran bisa jadi berkah, bisa juga bumerang. Tanpa perencanaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang baik, daerah baru bisa saja kesulitan membiayai operasional pemerintahannya sendiri,” ujar seorang ekonom dari Bappenas.

Tantangan Serius: Infrastruktur, SDM, dan Koordinasi

Setiap proses pemekaran wilayah pasti membawa tantangan besar di tahap awal. 

Infrastruktur pemerintahan seperti gedung, jalan, jaringan komunikasi, dan fasilitas publik harus segera dipersiapkan.

Selain itu, ketersediaan aparatur sipil negara (ASN) menjadi masalah penting. 

Sumber: palpos.disway.id