Pemekaran Wilayah Nusa Tenggara Barat: Wacana Pembentukan Provinsi Baru Mengundang Perhatian Luas

Pemekaran Wilayah Nusa Tenggara Barat: Wacana Pembentukan Provinsi Baru Mengundang Perhatian Luas

Pemekaran Wilayah Nusa Tenggara Barat: Wacana Pembentukan Provinsi Baru Mengundang Perhatian Luas. foto: otomotif1.com--

Provinsi baru membutuhkan ribuan pegawai untuk mengisi jabatan di dinas-dinas, lembaga pendidikan, kesehatan, hingga keamanan. 

Tanpa SDM yang siap, pelayanan publik justru bisa terganggu.

Koordinasi antara pemerintah daerah induk dan pemerintah provinsi baru juga sering kali menjadi sumber gesekan. 

Masalah pembagian aset, batas wilayah, hingga pengelolaan sumber daya alam kerap menjadi perdebatan panjang. 

Karena itu, pemerintah pusat diharapkan hadir sebagai mediator yang adil agar proses transisi berjalan lancar.

Pandangan Pemerintah dan Arah Kebijakan Nasional

Hingga kini, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih melakukan kajian mendalam terhadap usulan pemekaran wilayah di NTB. 

Kajian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kesiapan fiskal, kapasitas kelembagaan, hingga dampak sosial-budaya terhadap masyarakat.

Pemerintah menegaskan bahwa pemekaran tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. 

Harus ada bukti kuat bahwa wilayah yang akan dimekarkan benar-benar mampu mandiri dan memberikan manfaat bagi rakyatnya.

“Tujuan utama pemekaran adalah pelayanan publik yang lebih baik, bukan menambah beban anggaran negara,” ujar seorang pejabat Kemendagri. 

Ia juga menambahkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam setiap keputusan pemekaran.

Di sisi lain, moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) yang sempat diberlakukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir menjadi pengingat bahwa pemekaran harus selektif dan berbasis kebutuhan riil, bukan kepentingan politik jangka pendek.

Suara dari Akar Rumput: Aspirasi dan Kekhawatiran Warga

Dari pantauan lapangan, masyarakat di sejumlah daerah yang diwacanakan menjadi provinsi baru menunjukkan reaksi beragam.

Ada yang mendukung penuh karena berharap pembangunan akan lebih cepat, ada pula yang menolak karena khawatir kehilangan jati diri.

Kelompok pendukung menilai bahwa selama ini kebijakan pembangunan terlalu terpusat di wilayah tertentu, sehingga daerah lain tertinggal. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: palpos.disway.id