PALEMBANG, PALPOS.ID - Ratusan Mahasiswa AMB Serukan Tindakan Tegas Terkait Kebakaran Hutan dan Polusi Udara di Sumatera Selatan.
Diketahui Ratusan mahasiswa dari Aliansi Muhammadiyah Bersatu atau AMB itu berkumpul di depan kantor gubernur Sumatera Selatan pada hari Selasa 04 Oktober 2023, untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait serangkaian kebakaran hutan dan lahan yang mengancam provinsi ini.
Bahkan, dampak dari karhutla (kebakaran hutan dan lahan) ini telah menyebabkan peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah tersebut.
Pada demonstrasi yang berlangsung dengan damai, para mahasiswa dengan tegas mengkritik pemerintah provinsi Sumatera Selatan yang dinilai belum mengambil tindakan yang tegas terhadap oknum yang diduga sengaja membakar lahan atau perusahaan yang terlibat dalam praktik ini.
BACA JUGA:Kebakaran Lahan Gambut Masih Belum Padam di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan
BACA JUGA:Kebakaran Lahan Gambut di Kelurahan Suka Mulya dan Karya Mulya Kota Palembang Terus Mengancam
Mereka menganggap bahwa pemerintah dan jajaran eksekutif telah gagal dalam upaya penanggulangan perubahan cuaca yang mendorong serangkaian karhutla ini.
Salah satu perwakilan mahasiswa, Abadi Bregi Sandoria, dalam orasinya menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintah provinsi Sumatera Selatan.
Dia mengatakan bahwa meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan karhutla, provinsi ini masih menjadi yang paling tercemar di Indonesia dan bahkan di Asia Tenggara.
Bregi juga menyoroti dampak negatifnya terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan lansia, serta potensi dampaknya terhadap pendidikan dan ekonomi.
BACA JUGA:Kebakaran Lahan Makin Meluas, Tol Palindra Hingga Jalan Lintas Sumatera Diselimuti Asap Tebal
BACA JUGA:Sekda Tinjau Kebakaran Lahan PT SAM
Aliansi Mahasiswa Muhammadiyah Bersatu menuntut pemerintah provinsi untuk segera mengambil tindakan nyata guna mengatasi masalah polusi dan karhutla. Beberapa tuntutan mereka meliputi:
1.Pengobatan Gratis dan Subsidi Pendidikan: Mahasiswa menekankan perlunya pemerintah provinsi Sumatera Selatan menyediakan pengobatan gratis bagi masyarakat yang terdampak oleh polusi dan ISPA, serta memberikan subsidi pendidikan agar akses pendidikan tetap terbuka bagi semua warga.
2.Transparansi Anggaran: Mereka mendesak pemerintah untuk memberikan transparansi terkait dengan alokasi anggaran yang digunakan dalam penanggulangan karhutla, sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3.Pemeriksaan Perusahaan dan Tindakan Tegas: Aliansi ini juga menuntut pemeriksaan terhadap semua perusahaan yang tidak mematuhi standar operasional terkait karhutla dan menegaskan perlunya tindakan tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku terhadap individu atau perusahaan yang terlibat dalam pembakaran lahan.
BACA JUGA:Pendekatan Klaster, Cegah Kebakaran Lahan Gambut dengan Libatkan Multipihak
4.Partisipasi Mahasiswa dalam Satgas Karhutla: Mahasiswa meminta agar mereka juga terlibat dalam Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) untuk memberikan pemahaman lebih luas tentang masalah ini dan memberikan kontribusi aktif dalam penanggulangan karhutla.
Abadi Bregi Sandoria, dalam pernyataannya, juga menegaskan bahwa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi dan kondisi polusi asap di Sumatera Selatan tidak membaik, maka mereka akan kembali turun ke jalan dengan partisipasi yang lebih besar lagi.
Dalam upaya mencapai hasil yang positif dan mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di Sumatera Selatan, mahasiswa terus berjuang untuk mengingatkan pemerintah akan tanggung jawab mereka dalam menghadapi krisis lingkungan yang serius ini.
Mereka berharap bahwa tindakan konkret akan diambil untuk mengatasi permasalahan karhutla dan polusi udara, menjaga kesehatan masyarakat, dan melindungi lingkungan Sumatera Selatan. *