Selain itu, proses administrasi dan birokrasi yang panjang serta kebutuhan anggaran yang besar juga menjadi tantangan tersendiri.
Moratorium Pemekaran Wilayah: Moratorium ini masih menjadi kendala utama dalam upaya pemekaran wilayah.
Perlu adanya lobi dan advokasi yang kuat dari pemerintah daerah dan DPRD untuk meyakinkan pemerintah pusat agar mencabut moratorium tersebut.
Anggaran dan Sumber Daya: Proses pemekaran wilayah membutuhkan anggaran yang besar untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Pemerintah daerah perlu mencari sumber dana yang memadai untuk mendukung proses ini.
Koordinasi Antar Wilayah: Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan pemekaran ini. Semua pihak harus memiliki visi dan komitmen yang sama untuk memperjuangkan pemekaran wilayah ini.
Dukungan dan Harapan Masyarakat
Masyarakat di enam kecamatan yang akan bergabung dalam Kabupaten Bumi Pekal sangat mendukung upaya pemekaran ini.
Mereka berharap dengan adanya kabupaten baru, pembangunan di daerah mereka akan lebih cepat dan merata.
Selain itu, mereka juga berharap pelayanan publik akan lebih baik dan aksesibilitas terhadap layanan pemerintah akan lebih mudah.
Dukungan ini ditunjukkan dengan berbagai aksi dan kegiatan yang dilakukan masyarakat, seperti pengumpulan tanda tangan, sosialisasi, dan kampanye pemekaran.
Mereka juga aktif berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan DPRD untuk memperjuangkan pemekaran wilayah ini.
Langkah ke Depan
Untuk mewujudkan pemekaran Kabupaten Bumi Pekal, diperlukan langkah-langkah strategis dan terencana.
Pemerintah daerah dan DPRD perlu terus melakukan advokasi dan lobi ke pemerintah pusat untuk mencabut moratorium pemekaran wilayah.
Selain itu, perlu adanya kajian dan perencanaan yang matang terkait dengan anggaran, infrastruktur, dan pelayanan publik di calon kabupaten baru ini.
Advokasi dan Lobi: Pemerintah daerah dan DPRD perlu terus melakukan advokasi dan lobi ke pemerintah pusat agar moratorium pemekaran wilayah dapat dicabut.