Selain itu, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, akademisi, dan media untuk memperjuangkan pemekaran ini.
Kajian dan Perencanaan: Perlu adanya kajian dan perencanaan yang matang terkait dengan anggaran, infrastruktur, dan pelayanan publik di calon kabupaten baru. Kajian ini harus melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi, dan masyarakat.
Peningkatan Kapasitas: Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan untuk mengelola kabupaten baru ini. Pelatihan dan pendidikan perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kualitas pelayanan publik yang baik.
Pembangunan Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung pemekaran wilayah ini. Pemerintah daerah perlu merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur secara bertahap dan berkelanjutan.
Intinya, pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Bumi Pekal di Provinsi Bengkulu merupakan aspirasi masyarakat yang ingin pemerataan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.
Dengan potensi sumber daya alam yang besar dan dukungan masyarakat yang kuat, diharapkan Kabupaten Bumi Pekal dapat berkembang menjadi daerah yang mandiri dan maju.
Namun, tantangan dan hambatan, seperti moratorium pemekaran wilayah, perlu diatasi melalui advokasi dan lobi yang kuat, serta perencanaan yang matang.
Dengan langkah-langkah strategis dan terencana, pemekaran wilayah ini diharapkan dapat terwujud dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Bengkulu Utara dan Provinsi Bengkulu secara keseluruhan. *