Kesempatan promosi dan pengembangan karier
Akses pelatihan dan pendidikan berkelanjutan
Hak atas perlindungan hukum, jaminan kesehatan, dan kesejahteraan sosial
Dengan penyamaan ini, pemerintah berharap para PPPK tidak lagi merasa sebagai "pegawai kelas dua" dan bisa menjalankan tugas mereka dengan lebih termotivasi dan profesional.
6. Reaksi dan Tantangan Pelaksanaan UU ASN 2023
Kendati UU ASN 2023 dianggap sebagai terobosan besar, pelaksanaannya tidak akan bebas dari tantangan.
Sejumlah pihak menyuarakan keprihatinan terhadap:
Nasib jutaan tenaga honorer yang belum memiliki kepastian status
Minimnya sosialisasi di daerah terkait aturan baru
Kemungkinan tumpang tindih fungsi pengawasan pasca pembubaran Komisi ASN
Ketidakjelasan sistem pensiun PPPK secara teknis dan anggaran
Meski demikian, banyak juga kalangan akademisi dan pemerhati birokrasi yang melihat perubahan ini sebagai langkah progresif untuk mendorong profesionalisme ASN di tengah tuntutan zaman.
7. Harapan Menuju ASN Profesional dan Berintegritas
UU ASN 2023 diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dalam membentuk ASN yang berintegritas, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan penguatan posisi PPPK, penyederhanaan birokrasi, dan penghapusan tenaga honorer, pemerintah ingin menciptakan lingkungan kerja ASN yang lebih kompetitif dan berbasis pada kinerja nyata.
Namun semua perubahan ini akan berjalan efektif hanya jika didukung oleh: