CDPOB Kabupaten Subang Utara Pemekaran Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Disetujui DPRD Jabar...

CDPOB Kabupaten Subang Utara Pemekaran Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Disetujui DPRD Jabar...

Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru atau CDPOB Kabupaten Subang Utara pemekaran Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat sudah disetujui dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat, Selasa 27 Juni 2023.-Palpos.id-Dokumen Palpos.id

Selanjutnya, Kabupaten Indramayu Barat, dan yang terbaru atau terakhir yaitu Kabupaten Subang Utara. 

"Mudah-mudahan di Pemerintah Pusat apakah masih di era Presiden Jokowi ataupun nanti di era pemerintahan yang baru, keadilan pemekaran wilayah yang sekarang masih dalam moratorium bisa dicabut.

BACA JUGA:Pemekaran Provinsi Jawa Barat, Kota Lembang Berdiri Sendiri Bakal Ada 4 Kecamatan

BACA JUGA:81 Persen Warga Dukung Daerah Otonomi Baru Provinsi Cirebon Pemekaran Provinsi Jawa Barat, Ini Kata Sultan...

Sehingga nanti kita bisa merasakan kesejahteraan (masyarakat) Jawa Barat yang meningkat," beber Ridwan Kamil yang akrab disapa Kang Emil ini.

Sementara Wakil Ketua DPRD Achmad Ruhiyat bertekad memperjuangkan proses pemekaran daerah otonomi baru hingga ke level pusat. 

Semuanya harus dilakukan. Sebab, Provinsi Jabar memiliki jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa, akan tetapi hanya ada 27 kabupaten/kota. 

"Provinsi Jawa Barat dengan penduduk hampir 50 juta jiwa, tapi jumlah kabupaten/kota hanya 27.

"Sedangkan Jawa Tengah ada 35 kabupaten/kota dan Jawa Timur mempunyai 38 kabupaten/kota.

"Sehingga kami dari DPRD (Jabar) mendesak Pemerintah Pusat untuk mencabut moratorium dan memberikan kesempatan kepada sembilan kabupaten/kota daerah otonomi baru di Jabar," tegas Achmad Ruhiyat. 

BACA JUGA:Inilah 3 Mall Mewah di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Ada Brand Ternama Sering Promo dan Diskon

BACA JUGA:6 Opsi Usulan Provinsi Daerah Otonomi Baru Pemekaran Provinsi Jawa Barat Termasuk Gabung DKI Jakarta

Disisi lain, anggota DPR RI Ono Surono mengaku akan mendorong Pemerintah Pusat untuk mencabut moratorium, sehingga pemekaran daerah otonomi baru di Jabar bisa berjalan dengan lancar. 

"Tadi sudah disampaikan oleh Pak Gubernur bagaimana mendorong Pemerintah Pusat untuk mencabut moratorium dan tentunya kita semua sepakat.

"Saya yakin semua fraksi di DPR sepakat karena memang harus ada keadilan pemekaran dan fiskal," ucap Ono Surono. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: