Pemekaran Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau Terus Diperjuangkan, Meskipun Moratorium DOB Belum Dicabut

RIAU, PALPOS.ID - Pemekaran Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau Terus Diperjuangkan, Meskipun Moratorium DOB Belum Dicabut Pemerintah Pusat.

Wacana pemekaran Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau terus menjadi topik hangat dalam pembahasan daerah otonomi baru (DOB). Meskipun moratorium DOB belum dicabut oleh Pemerintah Pusat, pemekaran ini menjadi dambaan masyarakat setempat.

Kali ini, muncul usulan untuk membentuk daerah otonomi baru (DOB) yang akan menghadirkan dua pilihan, yakni Kota Duri atau Kabupaten Mandau. Ini memunculkan pertanyaan, bagaimana mungkin ada dua pilihan sekaligus? Hal ini karena kedua opsi tersebut merupakan bagian dari satu wilayah yang akan mengalami pemekaran.

Duri, yang saat ini merupakan ibukota kecamatan Mandau, menjadi sorotan utama dalam usulan pemekaran. Kota Duri dinilai sudah sangat maju dan layak untuk menjadi daerah otonomi baru.

BACA JUGA:5 Wisata Pantai Eksotis di Kota Dumai Calon Ibukota Provinsi Riau Pesisir Pemekaran Provinsi Riau

BACA JUGA:Ini Fakta Menarik Kota Dumai Calon Ibukota Provinsi Riau Pesisir Pemekaran Provinsi Riau

Pada awalnya, pembentukan Kota Duri atau Kabupaten Mandau mengalami kendala terkait jumlah kecamatan yang siap untuk bergabung dalam pemekaran. Awalnya, hanya ada dua kecamatan yang mendukung, yaitu Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir.

Namun, situasi berubah ketika terjadi pemekaran tiga kecamatan dan bergabungnya Kecamatan Bukit Batu. Saat ini, sudah ada enam kecamatan yang siap untuk bergabung dalam pemekaran, yaitu Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Bandar Laksamana (pemekaran Kecamatan Bukit Batu), Kecamatan Bathin Selapan (pemekaran Kecamatan Mandau), dan Kecamatan Talang Mandau (pemekaran Kecamatan Pinggir).

Rencana ibukota Kota Duri akan berlokasi di kawasan Duri atau Kecamatan Mandau, yang dinilai sebagai pilihan yang sangat tepat untuk memajukan pemekaran Kabupaten Bengkalis.

Dengan jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis mencapai lebih dari 593 ribu jiwa menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, serta luas wilayah mencapai 8.628 kilometer persegi dengan 14 kecamatan, 19 kelurahan, dan 136 desa, pemekaran Kabupaten Bengkalis dengan membentuk Kota Duri dianggap sebagai langkah yang sesuai.

BACA JUGA:Kilang Minyak Terbesar Indonesia Ada di Kota Dumai Calon Ibukota Provinsi Riau Pesisir Pemekaran Provinsi Riau

BACA JUGA:Calon Provinsi Riau Pesisir Pemekaran Provinsi Riau Bakal Jadi Provinsi Terkaya di Indonesia

Komisi IV DPRD Bengkalis juga telah memberikan dukungan kuat terhadap pemekaran Kabupaten dengan membentuk Kota Duri. Bahkan, usulan ini sudah disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan termasuk dalam rencana pembentukan daerah otonomi baru yang diusulkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Tokoh Masyarakat Buya Hamka turut memberikan dukungan terhadap pemekaran ini dengan menyatakan, "Duri atau Kecamatan Mandau ini harus menjadi daerah otonomi baru untuk pemerataan pembangunan."

Ketua Dewan Pemuda Kota Duri, Muhammad Efrizal, juga sangat mendukung pemekaran Kabupaten Bengkalis. Dia menekankan pentingnya Kota Duri menjadi daerah otonomi baru dan mengatakan, "Tak perlu lagi ada perdebatan untuk bentuk Kota Duri atau Kabupaten Bengkalis. Yang terpenting Kota Duri jadi daerah otonomi baru."

Muhammad Efrizal menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menyatakan Bupati Bengkalis sebagai penentang pemekaran daerah, namun mereka berharap Pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat membantu mempercepat proses pembentukan Kota Duri sebagai daerah otonomi baru.

BACA JUGA:Oalah Ternyata Ini Asal Nama Kota Dumai Calon Ibukota Provinsi Riau Pesisir Pemekaran Provinsi Riau

BACA JUGA:Batas Wilayah Kota Dumai Calon Ibukota Provinsi Riau Pesisir Pemekaran Provinsi Riau

Dengan dukungan yang semakin kuat dari berbagai pihak, pemekaran Kabupaten Bengkalis dengan membentuk Kota Duri atau Kabupaten Mandau di Provinsi Riau terus menjadi harapan masyarakat setempat untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di wilayah tersebut. Meskipun moratorium DOB masih berlaku, semangat untuk mewujudkannya tetap membara. *

Sumber: