Wacana Pemekaran Provinsi Sulawesi Selatan dan Pembentukan 2 Kabupaten Baru

MAKASSAR, PALPOS.ID - Wacana Pemekaran Provinsi Sulawesi Selatan dan Pembentukan 2 Kabupaten Baru.

Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sedang dalam sorotan publik karena adanya wacana pemekaran provinsi yang berdampak pada pembentukan dua kabupaten daerah otonomi baru.

Saat ini, proposal ini masih dalam tahap perencanaan dan belum terealisasi karena terkendala oleh moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) yang belum dicabut oleh Pemerintah Pusat. Namun, inilah detail dari wacana pemekaran Sulsel dan rencana pembentukan dua kabupaten baru tersebut.

Latar Belakang Pemekaran Sulsel

Wacana pemekaran Provinsi Sulawesi Selatan bukanlah hal yang baru. Ide ini telah berputar-putar dalam diskusi publik dan politik daerah dalam beberapa waktu terakhir. Beberapa pihak mendukung pemekaran ini, sementara yang lain skeptis terhadap keberhasilannya.

 

BACA JUGA:Gua Ilan Batu: Menyelusuri Sejarah Prasejarah di Tana Luwu Provinsi Sulawesi Selatan

BACA JUGA:Wacana Pemekaran Provinsi Sulawesi Selatan Membuka Jalan Bagi Pembentukan 2 Kabupaten Baru

Wacana pemekaran Sulsel muncul sebagai upaya untuk memperbaiki pemerataan pembangunan di wilayah ini, mengingat Provinsi Sulsel yang luas dan padat penduduk. Saat ini, Pemerintah Provinsi Sulsel sedang berupaya memecahkan kendala tersebut dengan pemekaran beberapa kabupaten.

Kabupaten Luwu Tengah: Langkah Menuju Pemekaran Sulsel

Salah satu kabupaten yang diajukan dalam wacana pemekaran Provinsi Sulsel adalah Kabupaten Luwu Tengah. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu yang ada saat ini. Meskipun masih dalam tahap perencanaan, enam kecamatan telah menyatakan kesiapan mereka untuk bergabung dalam Kabupaten Luwu Tengah.

Keenam kecamatan yang berpotensi menjadi bagian dari Kabupaten Luwu Tengah adalah sebagai berikut: Kecamatan Walenrang, Kecamatan Walenrang Timur, Kecamatan Walenrang Barat, Kecamatan Walenrang Utara, Kecamatan Lamasi Timur, dan Kecamatan Lamasi. Rencana pembentukan Kabupaten Luwu Tengah ini juga mencakup pemilihan ibukota, yang diperkirakan akan berada di Kecamatan Walenrang.

Pemekaran Kabupaten Luwu Tengah bertujuan untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut, menciptakan pemerataan pembangunan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

 

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone Miliki Pelabuhan Internasional Bajoe

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, 8 Potensi Kelautan Kabupaten Bone Ibukota Provinsi Bugis Timur

Kabupaten Bone Selatan: Langkah Menuju Pemekaran Sulsel

Kabupaten lain yang diajukan dalam wacana pemekaran Provinsi Sulsel adalah Kabupaten Bone Selatan. Pembentukan Kabupaten Bone Selatan juga merupakan upaya untuk merespons kebutuhan pembangunan dan administrasi yang semakin meningkat di wilayah ini.

Sekitar enam kecamatan telah menyatakan kesiapannya untuk bergabung dengan Kabupaten Bone Selatan. Keenam kecamatan ini termasuk Kecamatan Kahu, Kecamatan Libureng, Kecamatan Salomekko, Kecamatan Bontocani, Kecamatan Patimpeng, dan Kecamatan Kajuara. Ibu kota dari Kabupaten Bone Selatan direncanakan akan berlokasi di Kecamatan Kahu.

Pembentukan Kabupaten Bone Selatan bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat setempat, meningkatkan pembangunan infrastruktur, serta mengoptimalkan sumber daya yang ada.

 

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Tarian Khas Kabupaten Bone Yakni Pajoge Angkong

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Ini Sejarah Kabupaten Bone Dijuluki Bumi Arung Palakka

Kendala Moratorium DOB

Meskipun rencana pemekaran Sulsel dan pembentukan dua kabupaten baru ini sudah matang, mereka menghadapi hambatan serius dalam bentuk moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) yang belum dicabut oleh Pemerintah Pusat. Moratorium DOB adalah kebijakan sementara yang menghentikan proses pemekaran provinsi dan kabupaten baru di seluruh Indonesia.

Moratorium DOB telah diberlakukan untuk menghindari pemekaran yang terlalu banyak dan berpotensi menciptakan masalah administrasi, anggaran, dan sumber daya manusia. Kebijakan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pemekaran baru benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

Tantangan dan Harapan

Wacana pemekaran Sulsel dan pembentukan dua kabupaten baru merupakan perdebatan yang rumit dan sering kali memicu perbedaan pendapat. Sementara beberapa pihak percaya bahwa pemekaran akan membawa kemajuan, yang lain khawatir tentang implikasi finansial dan administratif.

Dengan moratorium DOB yang masih berlaku, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan perlu bekerja sama untuk memahami dan mengatasi berbagai tantangan yang mungkin timbul selama proses pemekaran. Harapannya adalah agar pemekaran ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Sumber: