KMSAASS Sebut 6.231 Titik Hotspot 2023 dan 332.283 Hektare Lahan Terbakar di Provinsi Sumatera Selatan

Dampak bencana ini tidak hanya terbatas pada kerusakan ekologi, tetapi juga mempengaruhi kualitas udara di Sumsel. 

Pada 15 September 2023, kualitas udara Palembang mencapai tingkat Sangat Tidak Sehat, menempati peringkat terparah di Indonesia dan bahkan melebihi kota-kota besar se-Dunia. 

Hal ini disebabkan oleh tingginya konsentrasi polutan udara, terutama PM2.5 dan NO2.

Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan) kembali merajalela di berbagai provinsi di Indonesia, menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. 

Untuk menanggulangi permasalahan ini, Koalisi Masyarakat Sipil AntiAsap Sumsel 2023 merilis serangkaian solusi dan tanggung jawab yang diharapkan bisa mengatasi karhutla secara komprehensif.

1. Kebijakan Politik Ekologi: Menyatakan Karhutla sebagai Kejahatan Lingkungan Luar Biasa

Pemerintah pusat diharapkan mengambil langkah tegas dengan menyatakan karhutla sebagai kejahatan lingkungan luar biasa.

Kebijakan ini harus bersifat nasional dan memiliki dampak psikologis kuat, menekankan bahwa karhutla bukanlah perbuatan sepele. Tanggung jawab utama ada pada pemerintah pusat.

2. Sanksi Hukum yang Tegas dan Berkeadilan

Pemberian sanksi hukum harus lebih tegas dan berkeadilan, mencakup penyegelan perusahaan hingga tindakan pidana dan denda.

Penerima sanksi harus dipublikasikan sebagai pelaku kejahatan lingkungan luar biasa. Tanggung jawab utama ada pada Kementerian LHK, Kejaksaan, dan Pengadilan.

3. Fokus pada Pencegahan Karhutla pada Masa Musim Hujan

Pemerintah provinsi dan kabupaten perlu fokus pada pencegahan karhutla saat musim hujan. 

Melibatkan pihak korporasi sejak awal dengan langkah-langkah strategis. Perubahan mindset diperlukan, menjadikan penanganan karhutla bukan sekadar pemadam kebakaran.

4. Kontrak Politik Perusahaan untuk Menjamin Daerah Bebas Karhutla

Sumber: